Friday, April 6, 2012

Harian Berita Sore

Harian Berita Sore

Honorer Kategori I Langkat Hasil Verifikasi Dan Validasi Diumumkan

Posted: 05 Apr 2012 02:37 AM PDT

Stabat, ( Berita ) : Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Kabupaten Langkat setelah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor 800-960/BKD/2012 mengumumkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi BKN Pusat, Kamis (5/4).Adapun ke-18 nama-nama yang memenuhi kriteria tersebut yakni Selamet S1 pendidikan Biologi unit kerja Dikjar, Herawati DIII Keperawatan unit kerja Dinkes, Khairun Nisa DIII Keperawatan unit kerja Dinkes, Adi Saputra SMA unit kerja Pemerintah Kab. Langkat, Ikhsan Lubis STM Mesin unit kerja Pemerintah Kab. Langkat, Muhammad Azmar DI Informatika dan Komputer unit kerja Pemerintah Kab. Langkat, Rusdiwan SMK unit kerja Pemerintah Kab. Langkat, Zul Azhar STM Mesin unit kerja Pemerintah Kab. Langkat, Nurmida Purba unit kerja Sekretariat DPRD, Muhammad Auriza Rahman SMA unit kerja Bappeda, Sadliansyah SMA unit kerja Bappeda.

Sementara Muhammad Gafur SMA unit kerja Dinkes, Redi Siswanto SLTP Umum unit kerja Dinkes, Karina Skundari Nasution MTS unit kerja Distan, M. Rodi SMA unit kerja Distan, Masrida Herawati Sekolah Menengah Ekonomi Atas unit kerja Distan, Kusnani Sekolah Menengah Ekonomi Atas unit kerja Distamben, dan Muhammad Ilham SMU unit kerja Distamben.

Catatan pada lampiran surat pengumuman tersebut menuliskan bahwa nama-nama yang telah dikeluarkan seperti diatas dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukkan dokumen yang asli dan sah sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Amril Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa nama-nama yang telah diumumkan agar melapor ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah pada jam-jam kerja seraya menambahkan untuk lebih jelas dapat melihat langsung pengumuman tersebut disana dan apabila terdapat sesuatu yang tidak sesuai dapat melaporkan secara tertulis ke Kantornya, tentunya dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan paling lambat pada tanggal 19 April 2012.***slm

 

 

 

 

DPRD Rombak Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan

Posted: 05 Apr 2012 02:37 AM PDT

MEDAN (Berita):Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Rabu (04/04) melakukan pergantian pimpinan dan alat kelengkapan dewan periode 2012-2013.Pergantian tersebut dilakukan dalam rapat di masing-masing alat kelengkapan dewan seperti komisi, Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan Badan Legislasi, usai digelar paripurna .

Sebelum dilakukan pemilihan para pimpinan komisi, pada rapat terlebih dahulu dilakukan penetapan calon anggota BKD usulan dari masing-masing fraksi, yakni Khairuddin Salim (FPD), Surianda Lubis (FPKS), Roma P Simare-mare (FPDIP), Ainal Mardiah (FPG), Bahrumsyah (FPAN), Budiman Panjaitan (FPDS), Bangkit Sitepu (FPPP) dan Godfried Effendi Lubis (FMB).

Namun, sebelum dilakukan pemilihan, 3 dari 8 calon anggota BKD tersebut mengundurkan diri, yakni Surianda Lubis (FPKS), Ainal Mardiah (FPG) dan Bahrumsyah (FPAN). Praktis hanya tinggal lima nama lagi yang akhirnya ditetapkan menjadi anggota BKD.

Usai penetapan anggota BKD, selanjutnya dilakukan pemilihan para pimpinan komisi di masing-masing komisi. Berikut komposisi personalia alat kelengkapan DPRD Medan periode 2012-2013 : Komisi A Ketua Burhanuddin Sitepu (FPD), Wakil Ketua Zulmorado Slawat Siregar (FPKS) dan Sekretaris Godfried Effendi Lubis (FMB).Komisi B Ketua Surianda Lubis (FPKS), Wakil Ketua Paulus Sinulingga (FPDS) dan Sekretaris Muhammad Yusuf (FPPP).

Kemudian Komisi C Ketua, A Hie (FPD), Wakil Ketua Kuat Surbakti (FPAN) dan Sekretaris Hasyim (FPDIP). Sedangkan Komisi D Ketua Muslim Maksum Yusuf (FPKS), Wakil Ketua Irwan Sihombing (FPD) dan Sekretaris Ferdinand Lumban Tobing (FPG).
Selanjutnya Ketua BKD terpilih Roma P Simare-mare (PDIP) dan Wakil Ketua Bangkit Sitepu (PPP), serta Ketua Badan Legislasi, Ilhamsyah (FPG) dan Wakil Ketua, Lily, MBA (FMB).

Atas terbentuknya komposisi personalia alat kelengkapan dewan tersebut, Ketua DPRD Medan, Drs H Amiruddin, meminta seluruh alat kelengkapan dewan khususnya komisi segera bekerja menjalankan program yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Ketua Komisi D, Muslim Maksum,

menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota Komisi serta Fraksi PKS yang telah mempercayainya memimpin komisi yang membidangi masalah pembangunan tersebut.
"Tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanah ini, dengan harapan ke depan Komisi D DPRD Medan mampu memberikan yang terbaik dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dewan," ujar Muslim.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain, mengatakan pihaknya telah menempatkan kader-kader terbaik untuk memimpin Komisi A dan C, yakni Burhanuddin Sitepu dan A Hie. "Keduanya tentu saja kader yang kami anggap berkompeten untuk memimpin kedua komisi tersebut," ujarnya.

Terutama, lanjut Herri, di Komisi C. "Selaku komisi yang membidangi ekonomi, tentu di bawah kepemimpin Ahie (ketua), Hasyim (sekretaris), komisi ini akan bekerja lebih maksimal dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyakarat dan Pemko Medan," pungkasnya,   (zili)

Oknum Polres Pukuli Warga Pakai Senpi

Posted: 05 Apr 2012 02:36 AM PDT

PEMATANGSIANTAR ( Berita ): Seorang oknum personil Polres Simalungun yang bertugas di Pos Sat Lantas Polsek Tiga Balata, Brigadir HT, diduga menganiaya seorang warga dengan memukuli pakai senjata api (senpi) jenis pistol serta mengencingi wajah dan tubuh warga itu. Tentu saja, ini dinilai nyata-nyata melanggar kode etik Polri.

"Oknum polisi itu sudah dipanggil dan sedang menjalani pemeriksaan di Unit Propam Polres Simalungun. Saat ini dan senpi yang selama ini dipakai dalam bertugas sebagai polisi lalulintas (Polantas) langsung disita dan dicabut izin pemakaiannya,"sebut Kapolres Simalungun AKBP M. Agus Fajar H, S.Ik saat dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas AKP H. Panggabean, SH,Rabu (4/4).

Menurut Panggabean, Kapolres yang memerintahkan langsung Unit Propam memanggildan memeriksa serta menarik senpi dari oknum polisi itu."Tindakannya menganiaya warga dengan menodongkan pistol sudah melanggar disiplin Polri danakan dikenakan tindakan sesudah selesai diperiksa Propam.

"Oknum polisi itu diduga menganiaya seorang warga, korban Timbang Silitonga, 33, pedagang mie, warga Jalan Parapat, Desa Parmonangan, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun di café Siantar Man 2 Kasindir, Simalungun pada Selasa (3/4) pukul01:00 dinihari.

Menurut korban yang terpaksa mendapat perawatan akibat penganiayaan itu di instalasi gawat darurat (IGD) Dr. Djasamen Saragih, Kota Pematangsiantar, penganiayaan terjadi ketika korban sedang minum tuak dicampur bir bersama rekannya Gibson dan Sabam Ompusunggu di dalam cafe.

Lima meter dari meja korban, oknum polisi yang saat itu berpakaian preman juga sedang minum bersama rekannya Dedy.Saat korban sedang berbincang-bincang dengan rekannya, oknum polisi itu mendatangi dan langsung menodongkan pistol ke kening korban.

Dengan membentak, oknum polisi itu mengatakan sudah lama dendam kepada korban. Namun, saat korban bertanya dendam apa, oknum polisi itu langsung memukulkan gagang pistolnya ke pelipis korban.

Kedua rekan korban segera melarikan diri sesudah melihat pistol di tangan oknum polisi itu. Sesudah dipukuli, korban yang sudah babak belur dan tidak berdaya, diseret oknum polisi itu keluar cafe.

Tanpa belas kasihan, oknum polisi  dikabarkan mengencingi wajah dan tubuh korban. Ketika mendapat perawatan di RSUD, Camat Jorlang Hataran Arifin Nainggolan mendatangi korban dan menawarkan agar berdamai dengan oknum polisi itu, namun korban menolak dan menyatakan akan tetap membuat pengaduan.

Menurut korban, dia tidak mengetahui penyebab pasti mengapa oknum polisi itu menganiayanya, karena selama ini antara dia dengan oknum polisi itu tidak ada masalah. Korban secara resmi mengadukan penganiayaany ang dialaminya ke SPK Polres Simalungun. (WSP/a30)

 

Tomcat Mulai Serang Warga T.Tinggi

Posted: 05 Apr 2012 02:35 AM PDT

TEBING TINGGI (Berita) : Hama tomcat mulai menyerang warga Kota Tebingtinggi. Kasus itu diketahui, Rabu (4/4), saat Fery Dana Tarigan, warga Link.04, Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir, membawa bayinya berusia sembilan bulan, berobat ke klinik di Jalan KF Tandean. Dari hasil pemeriksaan terhadap luka si bayi, diketahui berasal dari cairan tomcat

Menurut Fery, kasus terkena hama tomcat berawal saat istri dan anaknya bermain di pinggiran kolam di samping rumah. Saat William Christopher Tarigan bermain, sang ibu Riski Rinda Amelia, melihat ada binatang kecil berada ditengkuk William. Karena menduga, binatang itu cuma hewan kecil biasa, ibu muda itu memukul hewan kecil berwarna orange itu.
Tak disangka, sore hari saat akan dimandikan, ditemukan luka membengkak seperti terkena bakar ditengkuk William. Meski dioleskan minyak kayu putih, luka itu makin membesar sepanjang 7 Cm. Beberapa hari kemudian, sang ayah menemukan binatang kecil berwarna orange di rumahnya. Spontan Fery membawa anaknya berobat ke klinik di Jalan KF Tandean.
Kepala klinik dr. Djohan Zein, memastikan gigitan dialami anak Ketua GM FKPPI Kota Tebingtinggi, asdalah gigitan serangga. Namun, tidak berani memastikan apakah itu gigitan serangga tomcat. "Saya belum berani pastikan gigitan tomcat. Tapi memang itu luka gigitan serangga,' ujar Djohan Zen.

 

 

Kadis Kesehatan Ramses Siregar, SPd, M.Kes, mengatakan sejak awal sudah mengantisipasi kemungkinan adanya serangan serangga tomcat di Kota Tebingtinggi. "Kita sudah kerjasama dengan Dinas Pertanian," tegas dia. Untuk pemusnahan serangga tomcat menjadi tugas Distan, kita akan menangani dampak gigitan tomcat, tegas Ramses.
Terpisah, Kadis Pertanian melalui Kabid pertanian Ir.Ida Agustina, membenarkan adanya pengaduan sejumlah warga yang resah akibat serangga tomcat. Yakni, Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu, Damar Sari, dan Bagelen di Kec. Padang Hilir. "Kita sudah kirimkan petugas PPL untuk melakukan penyuluhan dan pemusnahan ham tomcat itu," ujar Ida Agustina.
Yang harus dilakukan warga,  adalah melihat populasinya dulu sudah sampai sejauh  mana keberadaan tomcat itu di tiga kelurahan tersebut, lalu kita hubungkan dengan sanitasi lingkungan masyarakatnya. Umumnya habitat tomcat ini berada di daerah persawahan padi dan pepohonan coklat, karena bagi petani, tomcat sebenarnya menguntungkan sebab tomcat dianggap sebagai hewan predator yang membunuh hama wereng bagi tumbuhan padi dan coklat,
Tetapi bisa saja tomcat ini merambah ke rumah warga dan meresahkan. Sebab apabila tomcat ini hinggap di kulit, akan mengeluarkan racun berbahaya bagi kulit manusia. "Jadi apabila tomcat menempel di kulit, jangan langsung dipukul karena cairan tubuhnya mengandung racun dan bisa menyebabkan iritasi," himbau dia.
Pertolongan pertama bagi korban adalah mencuci menggunakan air mengalir, sabun, dan antiseptik. Gunakan juga salep steroid atau antibiotik," himbau Ida Agustina. (Win).

 

 

 

 

Langkat Tuan Rumah Kejurnas Langkat Rally 2012

Posted: 05 Apr 2012 02:34 AM PDT

MEDAN (Berita): Ajang balapan putaran I North Sumatera Rally Championship (NSRC), Langkat Rally 2012, yang juga menjadi seri pertama Kejurnas Reli 2012, di kawasan perkebunan Lonsum, Kabupaten Langkat, Sabtu dan Minggu (7 dan 8/4) sudah siap digelar
“Panpel telah merampungkan segala persiapan, guna terselenggaranya Langkat Rally 2012. Kita berharap segala sesuatunya berjalan lancar, sehingga event kebanggaan masyarakat Sumut ini ini bisa sukses dalam pelaksanaan,” demikian Ketua I Panpel (OC) Kisharyanto Pasaribu didampingi Pimpinan Lomba Elwin Siregar dan Ketua Pengprov IMI Sumut Ijeck, dalam keterangannya di Medan, kemarin (4/4).

Dikatakan, dengan predikat kejuaraan nasional, Langkat Rally 2012 memperebutkan trofi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH, telah menyandang predikat sebagai event otomotif paling bergengsi di Tanah Air. “Karenanya, sudah menjadi keharusan kita semua, untuk ikut berpartisipasi, yakni dengan ikut mensukseskannya,” sebut Kisharyanto.

Menurut dia, Langkat Rally 2012 merupakan cikal bakal hadirnya kembali kejuaraan internasional APRC (Asia Pasifik) dan WRC (Kejuaraan Dunia), yang terakhir kali bergulir di Sumut pada 1997. “Di Langkat Rally 2012 ini akan hadir observer dari IMI Pusat untuk menilai kesiapan kita, dan baru pada seri II NSRC 2012 akan hadir observer dari FIA. Karenanya, sebagai event pembuka, kita harus menjadikan Langkat Rally sebagai awal yang baik,” ungkap Kisharyanto.
Elwin Siregar menambahkan, dalam bagian persiapan Langkat Rally 2012, pihaknya bersama Ketua Pengprov IMI Sumut Ijeck kembali melakukan audiensi ke Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH, yang juga duduk sebagai Ketua Kehormatan OC, guna melaporkan kesiapan terakhir Panpel. “Panitia telah menyampaikan langsung progres persiapan terakhir kepada bupati di kediamannya di Stabat,” ucap Elwin.

“Dalam pertemuan tersebut Bupati Ngogesa Sitepu juga menyatakan harapannya, agar semua elemen masyarakat di Kab. Langkat ikut mensukseskan, melihat event ini merupakan rangkaian kejurnas yang bisa menjadi salah satu ajang promosi dunia pariwisata,” tambahnya.

Guna lancarnya balapan, ucap Elwin, Panpel telah mempersiapkan ratusan petugas di lapangan, termasuk pengamanan dari pihak perkebunan, kepolisian, serta petugas marshal. “Sekali lagi, kita berharap partisipasi masyarakat, misalnya dengan sama-sama ikut menjaga keselamatan, dengan menonton hanya di area yang aman,” paparnya.

Kejuaraan, paparnya, dimulai pada Jumat (6/4) pagi dengan berlangsungnya acara scrutineering kendaraan, yang berlanjut dengan  briefing peserta di Speedline Auto, Jl. Adam Malik Medan. “Untuk calon peserta, sebelumnya juga sudah boleh melakukan survei langsung ke lokasi SS (Spesial Stages/trayek khusus) pada Kamis ini,” sebut Elwin.

Dari Sekretarian Panpel, tercatat sejumlah pereli Nasional memastikan tampil di arena Langkat Rally 2012 ini , termasuk juara nasional asal Subhan Aksa dengan navigator Hade Mboi, Rizal Sungkar/Anthony Sarwono dari DKI, Erwin Mancha, serta Rian dan Ronal Nirwan keduanya dari Kaltim. Sementara dari Sumut, semua pereli andal daerah ini juga memastikan turun, diantaranya Ijeck. Doddy, Harun Nasution, Andy Jachmoon serta pasangan Eddy WS/S. Adil.

Peserta  Langkat Rally 2012  akan dilepas  pada acara start di Alun-alun Kantor  Bupati Langkat di Stabat, Sabtu pagi mulai pukul 08.30 Wib. Kemudian, pada pukul 11.02 peserta memulai persaingan  di tiga SS awal, yakni di SS 1 Boyan, SS 2 Langkup dan SS 3 di Bandar Telu. Usai istirahat siang, kompetitor masih bertahan masih harus menyelesaikan dua SS tersisa di hari pertama, yakni dengan kembali melintasi SS 4 dan 5 yang juga berlangsung di Boyan dan Langkup.  Kejuaraan yang mengambil lokasi di kawasan perkebunan Lonsum ini total memperlombakan 11 SS  dengan jarak tempuh total 158,86 km. (irm)

Pemprovsu Dan USU Canangkan Gerakan Menoleh Ke Laut

Posted: 05 Apr 2012 02:34 AM PDT

MEDAN (Berita):Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan Universitas Sumatera Utara (USU) mencanangkan gerakan menoleh ke laut.    Kegiatan yang melibatkan masyarakat itu diisi sejumlah aktifitas di antaranya gerakan bersih pantai, penanaman hutan mangrove, workshop ecowisata laut, pengabdian masyarakat dan santunan asuransi nelayan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) H Nurdin Lubis SH MM kepada wartawan di Kantor Gubsu, Rabu (04/04) mengemukakan gerakan ini merupakan implementasi komitmen Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho dan Rektor USU Prof Dr H Syahril Pasaribu yang disebut program ABG, yaitu pelibatan aktif tiga komponen yakni
academics (akademisi), bussinessman (swasta) dan government (pemerintah).

“Gerakan ini merupakan salah satu kegiatan penting rangkaian kegiatan HUT ke-64 Provinsi Sumut dan Dies Natalis ke-60 USU,” ujar Nurdin yang juga Ketua Umum Dies Natalis ke-60 USU didampingi Sekretaris Umum Prof DR Irmawati Psikolog (Dekan Fakultas Psikologi USU) dan Koordinator Program Gerakan Menoleh ke Laut H OK Zulkarnaen SH MSi (Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut) serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu DR Ir Hj Hidayati MM.

Secara umum gerakan ini dicanangkan di lima kabupaten namun puncaknya digelar di pantai Desa Tanjungrejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang. Kegiatan itu akan dihadiri Plt Gubsu dan Rektor USU yang akan berbaur dengan ratusan mahasiswa USU dan masyarakat setempat pada akhir April ini.

Sedangkan empat lokasi lainnya secara simultan masing-masing di Tapanuli Tengah, Serdangbedagai, Batubara dan Langkat.Pada rapat persiapan acara puncak, Rabu (04/04) yang dipimpin Kadis Perikanan dan Kelautan dan Kepala Badan
Lingkungan Hidup serta dihadiri Sekretaris Umum Dies, Wakil Sekretaris Drs H Eddy Syofian MAP, Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) USU Prof DR Edison Purba PhD, DR Indra Utama, DR Ir Yunasfi MSi dan pemilik Siba Island H Syarifuddin Siba SH disepakati acara puncak.

Menurut Sekdaprovsu gerakan ini sepenuhnya merupakan respon atau perhatian Plt Gubsu terhadap nelayan yang dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat nelayan Sumut. (lin)

PBB Melonjak, Silakan Protes

Posted: 05 Apr 2012 02:33 AM PDT

MEDAN (Berita):  Jika masih ada juga warga yang merasa keberatan dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM menyarankan agar warga yang bersangkutan untuk menyampaikan pernyataan keberatannya.

"Semua pernyataan keberatan dari masyarakat itu, pasti ditindaklanjuti," ujar Walikota Medan saat memimpin rapat dengan seluruh Lurah dan Camat se-Kota Medan di Kantor Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan, Selasa (02/04).

Rapat ini sengaja digelar untuk memberikan penjelasan kepada Camat dan Lurah terkait kenaikan PBB di Kota Medan. Dengan penjelasan yang diberikan itu diharapkan para Camat dan Lurah bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui penyebab kenaikan dan dapat menerimanya.

Dalam rapat itu, Walikota didampingi Wakil Walikota Drs H Dzulmi Eldin MSi,  Sekda Ir Syaiful Bahri dan Kadis Pendapatan Drs Syahrul Harahap MAP, menjelaskan, kenaikan PBB Kota Medan berdasarkan amanah Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Kota Medan No.3 Tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan Pasal 5, kemudian,

didukung Peraturan Walikota (Perwal) No.73 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  Perda Kota Medan No.3 Tahun 2011.

Menurut Walikota, UU No.28 Tahun 2009 yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pasal 10 yaitu tarif PBB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

Selanjutnya, dilengkapi dengan Perda No.3 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan dimana pada pasal 5 yang berisikan untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar ditetapkan 0,2 persen, sedangkan untuk NJOP di atas Rp.1 miliar ditetapkan 0,3 persen.

"Walaupun terjadi kenaikan PBB  tetap diakomodir terhadap hak-hak Wajib Pajak (WP) sepertinya adanya pengurangan dan keberatan atas penetapan PBB dimana maksimum pengurangan PBB yang dapat diberikan adalah veteran Republik Indonesia maksimum 75 persen dan masyarakat maksimum 50 persen," kata Walikota.

Sedangkan khusus untuk berbentuk  PT, CV, FA maupun perusahaan/bentuk usaha lain apabila hendak mengajukan pengurangan, lanjutnya, harus mencantumkan neraca laba dan rugi yang diaudit akuntan publik.

Lebih jauh Walikota menambahkan, potensi PBB juga masih banyak yang belum tergali dan perlu adanya intensifikasi. Salah satu contoh  adalah Hotel Santika, tahun 2011 masih berupa lahan kosong dan sekarang (2012) telah menjadi hotel berbintang lima. Begitu pula dengan objek-objek khusus seperti Bandara Polonia, Pelindo, Pertamina, PLN, Jasa Marga, PJKA dan  PDAM  akan dilakukan penilaian individual berdasarkan potensi yang ada.

Kemudian, Walikota mengungkapkan target PBB yang dibebankan kepada Dispenda Kota Medan mengalami kenaikan signifikan  sebesar Rp300 miliar, sedangkan tahun 2011 sebesar Rp.174.254.249.048 sehingga diharapkan intervensi yang tidak mendukung atas pencapaian target tersebut tidak menjadi penghambat kinerja Dispenda.

Dalam rapat itu disampaikan kendala-kendala Dispenda ketika menagih PBB seperti tingginya PBB setelah didaerahkan (PBB tahun 2012), banyaknya tanah dan bangunan bermasalah  terkait status kepemilikan, wajib pajak berdomisili di luar kota, tidak diketahui siapa pemilik objek pajak, WP keberatan atas penetapan NJOP bangunan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, objek PBB berada di Deliserdang tetapi masuk dalam target Kota Medan, SPPT masih ada yang belum sampai ke WP karena Lurah dan Kepling belum mendistribusikan secara keseluruhan serta ruang pelayanan PBB kurang memadai untuk menampung semua jurusan PBB dan BPHTB se-Kota Medan yang sebelumnya ditangani 6 Pratama di Kota Medan.

Sampai saat ini, papar Walikota,  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih ada yang tidak relevan untuk Kota Medan. Hal ini bisa terlihat  dari NJOP tertinggi berada di Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Kesawan Rp9.645.000 per-meter bujursangkar, sedangkan NJOP terendah berada di Kecamatan Medan Belawan, kelurahan Sicanang sebesar Rp.14.000 meter bujur sangkar. "Nilai yang terendah itu sangat tidak layak lagi untuk Kota Medan yang akan menjadi kota metropolitan,"  jelasnya.

Kadis Pendapatan Kota Medan Drs Syahrul Harahap berharap agar seluruh PNS untuk segera melunasi pembayaran PBB. Hal itu penting dilakukan sebagai bentuk keseriusan bahwa seluruh apartur pemerintah di jajaran Pemko Medan serius membayar PBB.

"Jangan kita yang mendesak warga membayar PBB, sementara kita sampai saat ini belum membayarnya. Tentunya ini tidak etis, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwasa kita taat membayar PBB," harap Syahrul. (irh)

Jalan Sehat Meriahkan Hari Pers Nasional

Posted: 05 Apr 2012 02:32 AM PDT

Lubuk Pakam (Berita): Jalan Sehat Massal memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT ke-66 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dipusatkan di Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang (28/04) akan diwarnai pencabutan hadiah utama dua unit sepeda motor.

Selain itu juga disediakan ratusan hadiah hiburan menarik berupa barang-barang elektronik seperti laptop, handphone, televisi, kulkas, kipas angin, setrika dan aneka kebutuhan rumah tangga lainnya.

Demikian dikemukakan Ketua PWI Sumut Drs Muhammad Syahrir usai melakukan rapat koordinasi persiapan peringatan HPN dan HUT ke-66 PWI tingkat Sumut di ruang rapat Kantor Bupati, Lubukpakam, Rabu (04/04).

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars serta dihadiri unsur kepanitiaan dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat se Kabupaten Deli Serdang.

Dijelaskan Ketua PWI Sumut, dua unit hadiah utama sepeda motor tersebut merupakan bentuk sponsorship atas kerjasama PWI Sumut dengan PT Bank Sumut dan CV Indako Trading Co selaku dealer sepeda motor Honda.
Sedangkan ratusan hadiah hiburan menarik lainnya merupakan sumbangan berbagai pihak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HPN dan HUT ke-66 PWI tingkat Sumut.

Selain itu, rapat juga berhasil mematangkan kesiapan melakukan gotong-royong kebersihan secara massal dan penanaman 5.000 pohon penghijauan yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Deli Serdang, Jumat pagi 27 April 2012. Khusus pemusatan seremonialnya dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Lubukpakam.

Dalam pelaksanaan Jalan Sehat Massal yang dimulai pukul 08.00 WIB, Sabtu 28 April 2012 dengan start-finish di lapangan alun-alun komplek perkantoran Bupati Deli Serdang, terlebih dahulu dilakukan Senam Sehat Massal selama 30 menit untuk peregangan otot dipimpin instruktur. Selanjutnya dilakukan pelepasan untuk mengitari rute jalan sehat sepanjang 5 kilometer.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati H Zainuddin Mars kembali mengucapkan terima kasih kepada PWI Sumut yang telah memilih wilayah Deli Serdang menjadi tempat pemusatan peringatan HPN dan HUT PWI tingkat Sumut setelah tahun 1982 juga pernah dipusatkan di Kecamatan Beringin.

"Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Deli Serdang. Dan kegiatan ini harus sukses dan meriah, karena event HPN dan HUT ke-66 PWI menjadi sarana promosi yang strategis bagi kabupaten Deli Serdang. Apalagi yang akan hadir para Anggota PWI beserta keluarga dan mitra kerja dari berbagai kabupaten/kota se Sumut," katanya.

Dijelaskan Ketua PWI Sumut yang juga  penanggungjawab kepanitiaan, selain kegiatan itu, puncak peringatan HPN dan HUT ke-66 PWI tingkat Sumut di Lubukpakam juga akan dirangkai kegiatan resepsi ditandai pemotongan nasi tumpeng, penyematan pakaian khas Melayu Deli Serdang kepada Ketua Umum PWI Pusat H Margiono, penyerahan Pers Card Number One (Kartu Pers Nomor 1), Medali Kesetiaan 15 Tahun PWI, peluncuran Satuan Komunikasi (Satkom) PWI Sumut dan penandatanganan naskah kerjasama (MoU) dengan stakeholder PWI.(rel)

Permohonan Naik Gaji Hakim Tidak Etis

Posted: 05 Apr 2012 02:31 AM PDT

MEDAN (Berita): Permintaan para hakim agar pemerintah menaikkan gaji mereka dinilai tidak etis. Pasalnya, gaji hakim di Indonesia sudah cukup tinggi, sementara kinerja belum memuaskan. Demikian dikatakan Praktisi hukum DR Putra Kaban, SH, MH saat ditanya wartawan melalui telepon seluler kemarin, terkait wacana dan permintaan para hakim agar pemerintah menaikkan gaji mereka.

Dalam kaitan ini, justru Putra Kaban meminta para hakim untuk menggunakan hati nurani disaat kondisi bangsa sedang sulit.Apalagi gaji para hakim sekarang bisa dikatakan jauh lebih besar dibandingkan aparat pemerintah lainnya, seperti TNI/Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Disamping itu, kinerja para hakim pun dinilai belum maksimal, masih banyak yang belum amanah dalam menjalankan tugas. Apalagi para hakim yang berada di daerah-daerah.

"Bukan saya melarang atau apatis kepada hakim, tapi maunya tunggulah momen yang pas untuk memohon naik gaji. Jangan disaat pemerintah sedang keteter memikirkan minimnya anggaran negara sekarang ini, malah permohonan itu disampaikan. Setidaknya sambil menunggu momen yang pas itu, para hakim di Indonesia bisa memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu," ujar Kaban.

Eksekutif muda ini justru lebih setuju pemerintah memikirkan kenaikan gaji TNI/Polri atau PNS. Sebab, gaji TNI/Polri dan PNS sekarang masih minim bila dibandingkan gaji para hakim. Bahkan, ekonomi mereka bisa dibilang pas-pasan bila hanya mengharapkan gaji.

Tetap Komando Presiden

Dalam kesempatan sama, Putra Kaban yang ditanya soal wacana atau permintaan beberapa pihak agar keberadaan Polri tidak lagi di bawah komando presiden mengatakan hal itu tidak boleh terjadi.

Menurutnya, sesuai undang-undang, Polri harus tetap berada di bawah komando Presiden. Kalaupun keinginan dan wacana itu mau dilakukan, maka akan rumit dan membutuhkan waktu yang panjang, karena pemerintah atau DPR harus terlebih dahulu mengubah undang-undang yang mengatur tentang persoalan itu.

Apalagi reformasi di tubuh Polri selama ini tidak juga bisa dianggap gagal, meskipun harus diakui masih ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah kewenangan.

Tentunya dari segi kemanusiaan, lanjutnya, Polri harus tunduk kepada presiden karena presiden lah yang mengusulkan Kapolri kepada DPR. “Meski demikian kita jangan dulu buru-buru memojokkan Polri, karena instansi penegak hukum ini juga sudah banyak berbuat untuk negara," papar Kaban. (irm)

Mantan Pejabat Larang DPRD SU Bahas Lahan Sirkuit

Posted: 05 Apr 2012 02:31 AM PDT

MEDAN (Berita): Ada beberapa mantan pejabat yang terusik ketentramannya, tatkala lahan sirkuit Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut yang diambil alih pihak ke tiga dibahas di DPRD Sumut. Menurut anggota Komisi C, DPRD Sumut, Edy Rangkuti, kepada wartawan, Rabu (04/04) dia dan beberapa rekannya di DPRD Sumut beberapa kali mendapat telepon dari beberapa mantan pejabat Pemprov Sumut.

Intinya, memohon dewan tidak lagi memperpanjang persoalan lahan sirkuit IMI di Jalan Willem Iskandar Medan Estate, yang kini lahan tersebut diambil alih pihak pengembang dari PT Mutiara.

“Pejabat tersebut bilang, sudahlah jangan lagi itu diperpanjang, uangnya pun sudah entah kemana. Tolonglah,” demikian kata Edy Rangkuti menirukan ucapan yang disampaikan oknum tersebut. Namun dia menolak membeberkan nama-nama oknum tersebut.

Menurut politisi Partai PDI Perjuangan ini, beberapa rekannya di Komisi C DPRD Sumut juga menerima permohonan yang sama. Pengakuan itu juga disampaikan Edy Rangkuti, saat pertemuan gabungan Komisi E dan C dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumut Ristanto dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset (Rokap Lolaan) Setdaprovsu, belum lama ini.

Terkait persoalan ini, Edy Rangkuti meyakini, segala bentuk berkas maupun kode rekening pembayaran, jika memang lahan milik Pemprovsu itu dijual, sudah tidak ada lagi dan sengaja dihilangkan.

“Saya yakin, pihak Dispora maupun Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset, memang tidak tahu. Saya juga yakin berkasnya memang sengaja dihilangkan oleh
pejabat-pejabat terdahulu yang tentunya sekarang sudah menjadi mantan pejabat,” ungkapnya.
Oknum-oknum tersebut, kata Edy Rangkuti kemungkinan tidak menyangka persoalan ini mengemuka lebih cepat yang awalnya diungkap oleh Komisi E DPRD Sumut, yang memang membidangi persoalan olahraga.

“Tapi kita tetap minta persoalan ini diusut tuntas, Jangan ada lagi aset yang tidak jelas juntrungannya. Apalagi di atas lahan tersebut telah dibangun sirkuit IMI, yang menelan anggaran APBD lebih Rp3 miliar,” tegas Edy Rangkuti.

Apalagi, kalangan anggota DPRD Sumut juga mengaku resah karena disinyalir di lokasi itu juga akan dibuat tempat maksiat.

Sebagaimana disebutkan di lokasi lahan yang diatasnya dibangun sirkuit IMI, pihak pengembang akan menjadikannya sebagai kawasan bisnis yang di areal tersebut akan dibangun spa dan karaoke.

“Kita tahu kawasan itu merupakan kawasan olahraga, bahkan baru saja selesai Gedung Serba Guna (GSG), yang menjadi dambaan masyarakat Sumut. Kemana marwah kita semua jika di lokasi itu dibangun tempat maksiat,” kata anggota Komisi C Muslim Simbolon.

DPRD Sumut juga mendesak Pemprovsu untuk segera melakukan mapping (pemetaan) aset pasti milik provinsi daerah ini yang disinyalir bermasalah dan dan telah dilepaskan tanpa alasan yang jelas.

Sebagaimana disebutkan lahan sirkuit IMI diketahui sudah dilepaskan dengan cara ganti rugi pada 1997 kepada PT Pembangunan Perumahan.

Sesuai SK Gubsu No 593.4/239/K/1983 tentang Penunjukan Peruntukan Beberapa Bidang Tanah Eks HGU PTPN IX di Medan Estate, lahan tersebut diperuntukkan bagi perkantoran Gubsu semula seluas 45 ha. Pasalnya pada 1996, Gubsu membutuhkan dana untuk penyelesaian pembangunan kantor di Jalan Diponegoro.

Maka berdasarkan SK Mendagri No 593.22-056 tanggal 21 Januari 1997 disahkanlah pelepasan tanah Pempropsu pada PT Pembangunan Perumahan (PP) Cabang I dengan pembayaran ganti rugi seluas 20 hektar.

Pelepasan itu tertuang dalam berita acara serah terima tanah No 593/6714/17/BA/1997 tanggal 5 Mei 1997 antara Pemda Tk I Sumut dengan PT PP.

Sementara berdasarkan laporan Disporasu, sisa tanah seluas 25,51 hektare dengan sertifikat No AJ.574022 di Jalan Willem Iskandar itu masih menjadi aset Pempropsu dan terdaftar pada buku inventaris Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset yang saat ini berdiri komplek perkantoran Pempropsu. Dalam SK Mendagri No 593.22-056 tanggal 21 Januari 1997 itu disepakati nilai ganti rugi yang dibayarkan atas pelepasan lahan 20 hektare itu adalah Rp 16,11 miliar.

Nilai ini sesuai hasil penaksiran yang dilakukan tim penaksir harga tanah sesuai berita acara penaksiran harga tanah yang akan dilepaskan No 593.33/16749.

Selanjutnya pelepasan lahan ini juga mendapat persetujuan dari DPRD Sumut sesuai surat keputusan DPRD Sumut No 14/K/1996 tertanggal 19 November 1996.
Tetapi yang terjadi kemudian, pengalihan aset itu dari pemerintah ke Pempropsu lalu ke PT PP (BUMN)  bersifat komersial, karena PT PP kemudian melakukan kerja sama atau menjual lahan itu pada pihak lain.

akibatnya sekarang lahan itu berubah peruntukannya. Padahal sesuai pelepasan dari PTPN IX, lahan itu untuk fasilitas pendidikan, sosial dan pemerintah, bukan sarana komersil.(irm)

Pirngadi Rawat 55 Pasien DBD

Posted: 05 Apr 2012 02:30 AM PDT

Medan (Berita) : RSU Pirngadi Medan, merawat sebanyak 55 orang pasien Demam Berdarah Dangue (DBD) sejak Januari  hingga Maret 2012. Namun dari jumlah tersebut, tidak ada yang meninggal. Sedangkan jumlah rawat jalan, kata Kasubag Humas dan Hukum RSUPM Edison Perangin-angin SH,MKes menyebutkan hanya1 orang bulan Januari dan 1 orang bulan Maret.

Pengamat kesehatan dr Delyuzar SpPA mengatakan dengan kondisi cuaca panas dan disertai musim penghujan saat ini sangat rentan dengan berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypty penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). "Kita khawatir nyamuk penyebab DBD datang lagi," katanya.

Menurutnya, pencegahan dan penanggulangan DBD ini tidak terlepas dari perilaku masyarakat untuk mencegah perindukan dan perkembangbiakan nyamuk tersebut. "Kalau hujan, banyak air yang berada di tempurung, vas bunga, kaleng bekas. Jadi hal ini harus diperhatikan masyarakat," kata Delyuzar.

Jadi, sebutnya, dinas kesehatan juga harus melibatkan masyarakat, ormas, perkantoran untuk menjaga lingkungan masing-masing seperti mengganti air bak juga dengan menutup, menguras dan mengubur bang-barang bekas. "Kalau fogging untuk nyamuk dewasa dan kalau ada orang yang kena gigitan nyamuk eades aegypty," ujar Delyuzar yang spesialis patologi anatomi ini.

Memang, tambahnya, dinas kesehatan Kota Medan sudah ada langkah maju dalam penanganan DBD ini, jadi semua komponen juga harus diikutsertakan sepeti dinas lingkungan hidup, dinas pertamanan dan lainnya. " Rumah sakit juga penting mempersiapkan pengobatan kalau ada pasienn DBD," ucap Delyuzar.

Tidak hanya itu, Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat Medan ini juga mengharapkan dinas kesehatan Medan untuk lebih mengaktifkan lagi juru pemantau jentik (jumantik) dan patrol kesehatan. "Dinkes Medan sudah punya konsep dan masyrakat juga harus waspada dengan nyamuk aedes aegypty," pungkas Delyuzar. (don)

 

Guru Gagal UKA Perlu Dikaji Ulang

Posted: 05 Apr 2012 02:29 AM PDT

MEDAN (Berita): Pembinaan guru melalui sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sejak tujuh tahun  lalumelalui program pemberian insentif guru, peningkatan kualifikasi guru dengan mengkuliahkan program sarjana bagi 11.000  ribu guru di Unimed dan Universitas Terbuka.

Bahkan, banyak pula yang tengah menempuh pendidikan S2.    "Semua program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu guru. Oleh sebab itu, hasil para guru-guru yang gagal dalam Uji  Kompetensi Awal ini perlu dikaji ulang sehingga semakin membaik pada masa yang akan datang," kata Sekretaris Daerah Sumut,  Nurdin Lubis, dalam kegiatan rapat koordinasi pendidikan dan sinkronisasi program Kerja yang digelar Lembaga Penjamin Mutu  Pendidikan (LPMP) di Medan, kemarin malam.

Dia mengungkapkan, Pemprovsu prihatin dengan kondisi yang terjadi terhadap guru yang mengikuti Ujian Kompetensi Awal  (UKA). Dimana, Sumut menduduki peringkat 25 dari 33 Provinsi di Indonesia. Hal itu menunjukan bahwa kualitas guru di Sumut  masih rendah.

Nurdin menambahkan, jumlah guru di Sumut mencapai 194.405 orang. Sementara yang belum mengikuti sertifikasi 142.525  . Sedangkan jumlah guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi sebanyak 51475 guru. Mengingat masih banyaknya guru belum  disertifikasi, Pemprovsu meminta, hasil UKA ini hendaknya menjadi tolak ukur kepada seluruh institusi pendidikan yang  terkait untuk melakukan pembinaan terhadap peningkatan mutu guru.

Apalagi saat ini pemprovsu berupaya meningkatkan  kualitas pendidikan di sumut.    "142.525 guru pada gilirannya akan mengikuti sertifikasi, untuk itu kedepan harapannya tidak ada lagi guru-guru yang  tidak lulus dalam sertifikasi," jelas Nurdin.

Sementara Kepala LPMP Bambang Winarji menyatakan, rapat koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pendidikan ini digelar  dalam upaya meminta masukan kepada stakeholder pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Selain itu, pertemuan itu juga sebagai bahan evaluasi atas program-program pendidikan nasional, dan daerah. Termasuk  salah satunya adalah program sertifikasi guru. "Kita bias membahasa bersama dimana kelemahan guru-guru untuk dijadikan bahan  pertimbangan dalam penetapan program di masa yang akan datang," jelasnya.
Rektor Universitas Negeri Medan Ibnu Hajar menyatakan, hasil penelusuran pihaknya dari 4.447 guru di Sumut yang  dinyatakan tidak lulus, hanya 85 orang yang merupakan lulusan Lembaga Pendidik Tenaga  Kependidikan.

"Ini menunjukan bahwa kegagalan ini bukan terletak pada LPTK sebagai pencetak guru. Sebab, nilainya sangat kecil, bila  dibandingkan jumlah yang tidak lulus," jelasnya.
Namun begitu, hasil ini menjadi sebuah bahan evaluasi yang baik bagi stakeholder pendidikan di Sumut untuk memperbaiki  kualitas guru kedepan. Tanpa program ini sulit kita mengukur kemampuan guru yang ada di Sumut. "Tidak usah saling  menyalahkan, mari dari hasil ini kita perbaiki kedepannya agar lebih baik," pungkasnya.(aje)

 

Karnaval SCTV 2012 Bakal Hebohkan Kota Medan

Posted: 05 Apr 2012 02:28 AM PDT

MEDAN (Berita): Setelah sukses terlaksana di 5 kota; Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Sidoarjo dan Semarang, rangkaian  Tolak Angin karnaval SCTV 2012 bakal menghebohkan kota Medan sebagai roadshow pemungkas. Lapangan Benteng pun akan  diramaikan penampilan Gigi, Zigaz, Cherrybelle, Hijau Daun, dan Budi Doremi.

Direktur Program dan Produksi SCTV Harsiwi Achmad dalam siaran pers diterima Berita, Rabu [4/4] menuturkan, puluhan  artis akan memeriahkan gelaran musik spesial yang dihelat di Lapangan Benteng selama 3 hari berturut-turut mulai 6-8 April.

“Seperti kota-kota sebelumnya, rangkaian karnaval di Medan akan dimeriahkan oleh hadirnya Bazaar dan Games, Konser  Musik Spesial, HipHipHura SCTV dan diikuti oleh sub kegiatan yang bersifat edukasi yakni SCTV Goes To Campus,” kata Harsiwi  Achmad.

Selain itu, kata Harsiwi, ada juga Sub kegiatan sosial yang melibatkan program CSR (Corporate Social Responsibility)  Pundi Amal SCTV berupa Unit Kesehatan Keliling, Operasi Hernia, Pondok Pintar dan lain-lain.

Dia menyebutkan Medan merupakan kota terakhir dan satu-satunya kota rangkaian roadshow Tolak Angin Karnaval SCTV  2012 yang ada di luar pulau Jawa. Tujuannya, tentu saja untuk lebih mendekatkan SCTV dengan masyarakat Medan dan masyarakat  Sumatra Utara pada umumnya secara langsung.

"Kota Medan juga merupakan target potensi pemirsa SCTV yang cukup besar. Untuk itu diharapkan roadshow Tolak Angin  Karnaval SCTV di kota Medan ini akan sukses dan meriah seperti pelaksanaan roadhow di lima kota sebelumnya" jelas Harsiwi.
Tolak Angin Karnaval SCTV di Medan akan diwarnai sajian musik spesial yang menampilkan penyanyi dan grup-grup papan  atas di tanah air. Hari pertama, Jumat [6/4] di Lapangan Benteng, digelar Karnaval Musik Spesial SCTV dengan menampilkan  Gigi, Cherrybelle, Zigaz, Five Minutes, Hijau Daun, Dadali, Trio Macan, dan Demian. Untuk hari kedua, Sabtu [7/4] akan  tampil Wali, Ungu, 7 Icons, Super9Boyz, Anang+Ashanty+Aurel, dan Demian. Hari ketiga, Minggu [8/4] SCTV menyuguhkan  Ussy+Andika, Five Minutes, Ungu, Gamma1, Super9Boyz, dan Budi Doremi  dalam program Permen Tolak Angin Hip Hip Hura pukul  15.00-17.00 WIB.

 

Tolak Angin Karnaval SCTV di Medan juga menyuguhkan Bazar dan games selama 3 hari (Jumat-Minggu). Dalam aneka games  ini, pengunjung Tolak Angin Karnaval SCTV di Lapangan Benteng dapat berpartisipasi bermain di beberapa permainan seperti:  Angry Bird, Perkusi tab, menyundul bola, joget Gembira, karambol, dan permainan seru lainnya.

Dalam sub kegiatan sosial, Pundi Amal SCTV mengadakan Unit kesehatan keliling yang dilakukan di beberapa lokasi di  kota Medan mulai tanggal 2-5 April 2012 serta pengobatan Gratis Operasi Hernia pada 13 April (untuk seleksi calon pasien  operasi) dan 14 April untuk pelaksanaan operasi di RS.

Khusus Bedah Accuplast, Jl. Sei Bahbolon No. 40-42 Medan. Pundi Amal  juga mengadakan Pondok Pintar di lokasi Bazaar dan Games, Lapangan Benteng mulai 6-8 April 2012.

Di dunia pendidikan, SCTV menggelar SCTV Goes To Campus di Universitas Sumatera Utara pada 4-5 April 2012. Sub  Kegiatan edukasi ini bertemakan "Liputan 6 in new Media" dan berisi diskusi dan pelatihan dunia pertelevisian terutama  tentang  produksi berita televisi dan online news di beberapa kampus dengan melibatkan awak Liputan 6 SCTV dan Liputan6.com.  (aje)

Tiga Hakim PN Kualasimpang Dilaporkan Ke KY

Posted: 05 Apr 2012 02:27 AM PDT

KUALASIMPANG ( Berita ) : Tiga hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kualasimpang, Kab.Aceh Tamiang yang menyidangkan kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan pasar tradisional dan sarana pendukung lainnya senilai Rp 1.170.840.000 nilai kontrak Rp 974.639.000 sudah dilaporkan oleh Zulkifli kepada Komisi Yudisial (KY) di Jakarta.

"Saya sudah laporkan secara tertulis ketiga hakim di PN Kualasimpang yang menyidangkan kasus tersebut kepada KY agar melakukan pemeriksaan dan menindak ketiga hakim yang mengadili perkara itu," ungkap Zulkifli, terpidana kasus Tipikor proyek  yang kini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II B Kualasimpang, Rabu (4/4).

Zulkifli menyebutkan, ketiga hakim itu yaitu Eka Prasetya Pratama (Ketua Majelis Hakim),Pranata Subhan dan Safwanuddin Siregar masing-masing sebagai anggota majelis hakim.

Zulkifli melaporkan ketiga hakim tersebut karena ada rekayasa kasus dan tebang pilih dalam perkara pembangunan pasar tradisional dan sarana pendukung lainnya di Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang TA 2010 oleh Majelis Hakim PN Kualasimpang dalam proses pemeriksaan persidangan.Zulkifli membeberkan, dalam putusannya majelis hakim PN Kualasimpang tidak arif karenanya menitik beratkan fakta-fakta yang diajukan jaksa dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Ketua Majelis Hakim Kasus Tipikor kasus itu Eka Prasetya Pratama ketika dikonfirmasi, Rabu ( 4/4) mengatakan, dirinya belum bisa memberikan tanggapan dan komentar sehubungan laporan Zulkifli yang ditujukan ke Komisi Yudisial. (WSP/b23)

 

 

 

Hasil Audit BPKP, Korupsi Dana Beasiswa Unimal Rugikan Negara Rp2,514 Miliar

Posted: 05 Apr 2012 02:08 AM PDT

LHOKSEUMAWE ( Berita ) : Berdasarkan data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diterima Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lhokseumawe, menemukan adanya indikasi korupsi yang merugikan negara terkait pengelolaan dana beasiswa di Universitas Malikussaleh (Unimal).

"Hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh kita terima kemarin (Rabu-red). Kerugian Negara dalam kasus korupsi dana beasiswa Unimal sumber dana APBN 2010 senilai Rp 2,514miliar atau total los.

]Karena dana itu tidak mampu dipertanggungjawabkan pihak Unimal,"kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso melalui Kasat Reskrim AKP Galih Indra Giri didampingi Kanit Tipikor Aipda Yunus Damanik, Rabu (4/4).

Menurut Damanik, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menetapkan tersangka baru dalam kasus itu. Lebih lanjut dikatakan, Penyidik Unit Tipikor juga segera merampungkan berkas tersangka pertama yaitu J, mantan bendahara Unimal.

Hal ini didukung  keterangan yang ditemukana penyidik setelah memeriksa saksi-saksi termasuk saksi ahli dari BPKP. "Intinya ada tersangka baru selain Jafar, kalau sudah resmi ditetapkan akan kita umumkan,"katanya.

Sebelumnya, Koordinator Badan Pekerja MaTA Alfian meminta penyidik Unit Tipikor Polres Lhokseumawe agar segera mengumumkan nama tersangka baru kasus korupsi itu kepublik. "Kabar yang kami terima,hasil audit BPKP sudah jelas,total los. Maka penyidik jangan lagi menunda penetapan tersangka baru. Jangan sampai ada pihak yang 'diselamatkan'dalam kasus korupsi itu," kata Alfian.( WSP/b16)

MUI Belum Lakukan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Posted: 05 Apr 2012 02:01 AM PDT

MEDAN ( Berita ): Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) menilai MUI belum melakukan amar ma'ruf nahi munkar (mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk).

Hal ini dikatakan Ketua DPD IMHTI Linda Wulandari kepada Waspada di Medan, Rabu (4/4). Dalam keterangannya, Linda menyebutkan amar ma'rufnahi munkar itu salah satu aktivitas politik yang perlu diperankan MUI sebagai lembaga yang menjadi payung bagi umat Islam termasuk organisasi kemasyarakatannya.

Selama ini, ada kebijakan pemerintah yang jelas-jelas memberikan dampak buruk kepada masyarakat, seringkali tidak menjadi pemikiran atau kajian khusus oleh MUI.

Padahal, MUI adalah satu lembaga yang menjadi paying bagi masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. "Banyak sekali persoalan yang muncul bahkan menyengsarakan rakyat tidak menjadi pemikiran oleh MUI untukmengambil keputusan bersama demi membela masyarakat,"kata Linda.

Contohnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang jelas-jelas membuat rakyat sengsara karena memberikan imbas dari segala aspek, tetapi MUI hanya tenang-tenang saja.

"Semestinya MUI bisa melakukan amar ma'ruf kepada pemerintah untuk meninjau dampak kenaikan harga BBM. Tapi yang terjadi belum lama ini, MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan masyarakat mampu menggunakan BBM bersubsidi," ujarnya.

Menyinggung kurang antusiasnya MUI di Sumut membela kepentingan umat Islam karena banyak pengurus MUI berstatus PNS dan pensiunan, Linda menyebutkan hal itu sah-sah saja."Kalau status pekerjaan sebagai PNS, saya pikir tidak ada masalah,tetapi kinerja mereka sebagai perpanjangan tangan umat kepada pemerintah jangan diabaikan. Fungsinya sebagai penyeru amarma'ruf nahi munkar harus tetap dilaksanakan," sebut Linda kemarin.

Harus Ditinjau Ulang

Di tempat terpisah, seorang pengurus MUI yang minta jatidirinya tidak disebutkan mengungkapkan, penetapan para pengurus MUI baik di Sumut maupun Medan harus ditinjau ulang. Pasalnya, orang yang dipilih untuk duduk di kepengurusan hanya berdasarkan saling mengenal, bukan berdasarkan kemampuan atau ilmu yang dimilikinya.

Karena itu, lanjut sumber, keberadaan MUI harus dibahas oleh pejabat berwenang dan seluruh pengurusnya harus menjalani tes kemampuan di bidang keagamaannya. Hal ini berkaitan dengan pokok pikiran yang mereka keluarkan jika ada suatu persoalan atau kebijakan pemerintah yang memberikan imbas bagi masyarakat terutama umat Islam.

"MUI perlu ada, tapi pengurusnya harus yang terbaik dari orang yang baik dan memiliki kemampuan agama yang tinggi sebagai perwakilan ormas Islam," katanya. Sementara itu, Ketua Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Sumatera Utara Drs Leo Imsar Adnans meminta agar pengurus MUI sebaiknya berasal dari kader-kader ulama muda yang konsen menegakkan syariah dan memperjuangkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Selain itu, pengurus MUI sebaiknya bukan dari kalangan PNS atau pensiunan PNS karena berpengaruh pada kinerja saat mengeluarkan kebijakan atau fatwa."Selama ini, MUI cenderung takut kepada pemerintah meski yang akan diperjuangkan itu adalah kebenaran.

Sebaiknya,pengurus MUI harus dari kader-kader ulama yang konsisten menegakkan syariah dan demi kepentingan umat," tegas LeoImsar Adnans.  Khusus untuk MUI Sumut, tambah Leo Imsar Adnans, pengurusnya sudah cukup banyak membelake pentingan umat Islam di daerah ini termasuk dalam kasus perubuhan Masjid Al Ikhlas Jln. Timor Medan.

Sebaliknya, Leo Imsar Adnans menyesalkan pengurus MUI Medan yang dinilai tidak memihak kepada kepentingan umat. "Contohnya saat terjadi perubuhan Masjid At Thoyyibah Jln.Multatuli pada tahun 2007 dan Masjid Al Ikhlas Jln. Timor Medan.

Justru MUI Medan terlibat dalam perubuhan kedua masjid tersebut sekaligus mengeluarkan fatwanya," sesal Leo Imsar. Leo Imsar juga menyesali ada oknum ulama yang mengatas namakan MUI Medan dan menerima uang Rp700 juta sebagai pengganti biaya penghancuran Masjid Al Ikhlas.

"Kami mengimbau agar oknum-oknum ulama lebih mementingkan umat Islam dari pada kepentingan pribadi atau lembaga. Jangan menjual ayat-ayat suci Alquran demi kepentingan pribadi atau kelompok," demikian Leo.(WSP/m36/h04)

MUI Tidak Ingin Berbeda Pandangan Dengan Pemerintah

Posted: 05 Apr 2012 02:01 AM PDT

MEDAN ( Berita ) : Sikap tidak tegas Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait masalah perubuhan sejumlah masjid, diakui Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap. Dalam hal ini, MUI terkesan tidak ingin berbedapandangan dengan pemerintah. Padahal, umat Islam terus menunggu penjelasan detail dari MUI tentang masalah ini.

Rabu (4/4), Waspada mewawancarai Kamaluddin Harahapdi kantor DPRDSU. Topiknya masih seputar masalah ketidakjelasan sikap MUI, baik Medan maupun Sumut, terhadap kasus perubuhan sejumlah masjid diKota Medan.

Ketidakjelasan sikap itu disinyalir karena MUI menghadapi dilema. Di satu pihak, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf. Di situ diterangkan bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah ibadah, maka statusnya menjadi wakaf.

Namun di sisi lain, MUI terkesan tidak ingin berbeda pandangan dengan pemerintah. Apalagi saat ini sejumlah pengurus teras MUI berstatus pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

Jadilah persoalan perubuhan masjid menjadi mengambang. Kamaluddin Harahap berpendapat, seharusnya ulama ditempatkan pada posisi yang tidak sederajat dengan umara (pemerintah).

Posisi ulama harus lebih tinggi. Karena ulama merupakan pintu terakhir bila pemerintah dan umat menga lami jalan buntu. Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyebutkan tentang pentingnya para ulama yang terhimpun dalam MUI bersikap independen.

"Benar, secara kelembagaan MUI mendapat bantuan dari pemerintah. Tapi bantuan itu jangan membuat MUI terikat kepada pemerintah, tapi kewajiban pemerintah dalam rangka mendukung tugas-tugas MUI," ujarnya.

Tentang penjelasan MUI menyangkut perubuhan masjid ? Dikatakan Kamaluddin, sungguh sangat penting. Beberapa waktu lalu, saat dilakukan coffee morning Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) di rumah dinas Gubsu, masalah ini juga dibahas.

Waktu itu,FKPD mengharapkan penjabaran dari MUI tentang status wakaf untuk rumah ibadah. Bahwa, kata Kamaluddin Harahap, saat pertemuan FKPD itu belum ditemukan maksud sebenarnya dari fatwa MUI tentang wakaf untuk rumah ibadah. Pengertian wakaf di sana masih interpretasi.

Saat itu, beberapa pihak memberi perumpamaan tentang keberadaan masjid di satu lingkungan tertentu. Misalnya, satu instansi mendirikan masjid yang khusus diperuntukkan bagi umat di instansi itu saja. Namun sebagai masjid, tentunya tidak dapat melarang bila ada umat Islam di luar instansi itu yang hendak melaksanakan shalat. ''Tapi penjelasan detail dari MUI tidak pernah ada. Padahal itu sangat ditunggu-tunggu umat,'' demikian Kamaluddin.(WSP/m12)

Golkar Sumut Sampaikan Dukungan Ke Aburizal Bakrie Untuk Jadi Capres 2014

Posted: 05 Apr 2012 01:59 AM PDT

JAKARTA (Berita)  Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengakui langkahnya untuk maju sebagai calon presiden (Capres)   pada Pemilihan Presiden 2014  makin tegar dan mantap setelah menerima dukungan resmi dari 33 Dewan Pengurus Daerah,(DPD), Partai Golkar  Kabupatemn/Kota Se-Sumatra Utara,  plus DPD Partai Golkar  Provinsi Sumut.
” Dengan dukungan ini saya makin tegar dan mantap untuk maju  dan Insya Allah, melalui Pilpers  2014 kita akan ambil kembali kepemimpinan itu, ” ujar Abu Rizal Bakrie,  saat menerima surat dukungan dari  DPD Partai Golkar Sumut yang diserahkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua  DPD Partai Golkar Sumut Andi Achmad Dara , Wakil Sekjen DPP Partai Golkar  selaku Kordinator Wilayah (Korwil)  Sumut  Leo  Nababan, Anggota DPR dari  daerah pemilihan Sumut, Chairuman Harahap, Anthon Sihombing, dan  para ketua DPD tingkat II  Golkar, Kamis, (5/4) di Jakarta.

Sumut yang menjadi salah satu daerah basis Partai Golkar, juga sudah saatnya untuk kembali menguning. Untuk itu Ical memerintahkan seluruh jajaran DPD Partai Golkar Sumut untuk bekerja keras .Dan Golkar Sumut harus lebih menyuarakan dan memperhatikan rakyat .

“  Perolehan suara Golkar di Sumut  yang sempat menurun harus diraih dan Sumut sudah saatnya menguning dan  Golkar pada Pemilu 2014 kembali  harus ‘panen’ , tandas Ical. (aya)

DPRD Bertanggungjawab Atas Kenaikan PBB

Posted: 05 Apr 2012 01:52 AM PDT

MEDAN ( Berita ) : Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100 persen dalam peraturan daerah (Perda) No. 3 tahun 2011 tentang PBB pedesaan dan perkotaan, dinilai tidak wajar. DPRD Medan sebagai pihak yang turut membahas dan mengesahkan Ranperda ini menjadi Perda, dianggap menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas penderitaan rakyat akibat kenaikan PBB tersebut.

"Karena itu BK (Badan Kehormatan) DPRD Medan mendeteksi kemungkinan konspirasi dalam pembahasan Perdaini. Sebab, terkesan ada pelanggaran dari sisi etika di internal dewan dalam pembahasan Perda PBB ini," ujar pengamat tata pemerintahan Dadang Dharmawan, Rabu (4/3).

Kata dia, BK DPRD harus bergerak cepat merespon keluhan masyarakat, dengan meneliti kemungkinan pelanggaran etik oleh anggota dewan dalam proses pembahasan tersebut.

Di sisi lain, dia mendorong masyarakat untuk membuat kelompok-kelompok penekan agar BK DPRD berani bekerja untuk menindak anggota dewan yang terlibat dalam panitia khusus (Pansus) Perda PBB itu.

Alumni magister pemerintahan Universitas Indonesia (UI) ini juga mendorong agar kelompok-kelompok penekan tersebut juga mendesak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk membatalkan Perda tersebut.

Menurut Dadang, jika Perda yang sudah keluar terdapat kesalahan, maka hal itu merupakan kesalahan DPRD. "Apalagi, berdasarkan kecenderungan yang selama ini ada, 100 persen Perda yang dirancang Pemko Medan sudah selesai didisain.

Lalu, Pemko membawanya ke dewan dan dewan hanya tinggal membahas Ranperda yang diajukan Pemko tersebut,"ujarnya. Menurut dia, ini memilukan bagi rakyat. Pasalnya, DPRD Medan adalah benteng terakhir bagi masyarakat Medan.

"Saya sendiri bingung, kok dewan merasa kecolongan saat polemik Perda PBB ini mencuat. Tidak sinkron rasanya jika merasa kecolongan. Tak heran kalau muncul asumsi ada "take andgive" (memberi dan menerima) dalam pembahasan Perda PBB ini. Enggak salah kalau masyarakat menilai ada konspirasi antara dewan dan Pemko dalam pembahasan Perda ini," sebutnya.

Sementara itu, Wali Kota DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Medan Ganda Manurung yang dihubungi secara terpisah menyatakan hal senada. Dia merasa heran atas pengakuan khilaf dari anggota dewan yang membahas Perda tersebut. "Sekarang mereka menyatakan khilaf, padahal angka-angka (penagihan dalam Perda PBB) itu sudah keluar,"katanya.

Ganda Manurung mengajak masyarakat untuk melihat, apakah sebelum tanggal 30 September 2011 DPRD Medan sudah melakukan revisi atas Perda No. 3 tahun 2011 tentang PBB pedesaan dan perkotaan itu.

"Kenapa tanggal 30 September? Karena di tanggal itu terakhir pembayaran PBB bagi masyarakat. Artinya, sebelum masa pembayaran itu berakhir, Perda PBB yang sangat memberatkan masyarakat ini sudah harus berakhir," ujarnya.

Gila-gilaan

Sementara itu, kenaikan PBB mencapai 100 persen yang dibebankan kepada masyarakat Kota Medan, disebutkan Wakil Ketua DPRDSU Kamaluddin Harahap sebagai pemikiran gila-gilaan.

Anggota DPRDSU asal daerah pemilihan (Dapil) Kota Medan ini mengaku sangat terkejut membaca berita tentang tingginya kenaikan PBB tahun ini. Malah Kamaluddin Harahap, mengaku heran, mengapa Pemko Medan bisa berpikiran seperti itu. Membebani rakyatnya dengan kenaikan PBB yang begitu luar biasa.

''Saya bilang kenaikan itu tidak rasional,'' katanya. Kamaluddin Harahap, mengaku tidak ingin berdebat masalah undang-undang dan peraturan lainnya yang dipakai dalam menaikkan PBB.

Katanya, pasti ada landasannya dan kalau didiskusikan menjadi perdebatan yang panjang. Yang menjadi masalah, mengapa kenaikan itu dilakukan sangat drastis. Apapun ceritanya, tambah Kamaluddin, ini menyangkut sensitifitas pemimpin terhadap rakyatnya.

Apakah Pemko Medan tidak memikirkan nasib rakyat yang tinggal di daerah pinggiran, seperti di Medan Utara, Medan Selayang dan lainnya. Masalahnya, kata Kamaluddin, bukti pembayaran PBB berkaitan erat dengan berbagai urusan masyarakat.

Artinya, bila rakyat tidak bisa membayar PBB-nya, maka berbagai urusan lainnya juga terkendala. ''Karena mengurus KTP saja, harus menunjukkan bukti lunas PBB. Inikan menekan rakyat,'' katanya.(WSP/m30/m12)

 

Malam Ini KIP Aceh Gelar Debat Kandidat

Posted: 05 Apr 2012 01:42 AM PDT

BANDA ACEH ( Berita ): Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan menyelenggarakan debat kandidat, Kamis (5/4) di Hermes Palace Hotel Banda Aceh secara live di Metro TV.

Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Syahputra kepada wartawan,Rabu (4/4) mengatakan, debat kandidat dilakukan hanya untukcalon gubernur- wakil gubernur Aceh yang akan memaparkan visi dan misi bila memimpin Aceh nantinya."Tujuan debat kandidat ini untuk melihat kemampuan yang dimiliki masing-masing calon saat memaparkan visi dan misi kepada masyarakat Aceh," katanya.

Debat kandidat  diikuti  oleh lima calon gubernur/wakil gubernur Aceh,  dan setiap kandidat diperbolehkan membawa15 orang pendukung. Selain hadir para kandidat, KIP juga mengundang  muspida, LSM, dan ormas.

Acara akan berlangsungmulai pukul 19:30 hingga 21:30. Masing-masing kandidat akandiuji oleh tiga orang panelis diantaranya, Dr Fachry Ali, DrSyahrizal Abas, Guru besar IAIN Arraniry Fakultas Syariah, dan Rhenald Kasali .

Sementara, Wakapolresta Banda Aceh AKBP Sugeng HS mengatakan, Polresta akan menyiagakan 350 orang personil guna mengamankan jalannya debat kandidat di Hermes Palace.

Sebelum acara dimulai tim Jibom dan Gegana Polda Aceh terlebih dahulu mensterilkan lokasi."Kita juga menyiagakan sniper dari Brimobda di sejumlah titik sekitar tempat berlangsungnya acara debat kandidat," katanya. (WSP/cb01)
Posted by at No comments:

Monday, April 2, 2012

Harian Berita Sore

Harian Berita Sore

Jokowi Naik KRL

Posted: 02 Apr 2012 02:34 AM PDT

 

Cagub DKI Jakarta Joko Widodo berbincang dengan penumpang saat naik KRL menuju Depok di stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/4). Jokowi menggunakan transportasi itu selain akan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, juga untuk mengetahui permasalahan transportasi yang ada di Ibu Kota.  ( ant )

Orang Demokrat Nilai, Tak ada yang Salah dalam Ayat 6a UU APBNP 2012

Posted: 02 Apr 2012 02:18 AM PDT

JAKARTA (Berita)Anggota Komisi VII yang membidangi ESDM dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Heriyanto yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak upaya uji materi atau judicial review pasal 7 ayat 6 a UU APBN Perubahan 2012 yang baru saja disahkan oleh sidang paripurna DPR. Hal itu menurutnya karena tidak ada yang salah dalam pasal, pasal itu justru mengembalikan hak konstitusional pemerintah atau presiden untuk menetapkan harga BBM.

 

"Saya mendapatkan masukan dari banyak konsituien saya, bahwa ayat 6 a itu sudah benar dan oleh karena itu kami yakin hal itu akan ditolak oleh MK. Asumsi yang mereka kembangkan alasan mengajukan itu karena pemerintah menetapkan harga berdasarkan harga internasional dan oleh karena itu bertentangan dengan konsitusi, menurut saya adalah karena ketidakpahaman saja bagaimana menghitung harga BBM," ujar Heriyanto kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/4).

 

Dalam setiap APBN jelasnya lagi, harga yang dituliskan itu hanyalah asumsi saja. Setiap asumsi tentunya harus diubah kalau kondisi dan kenyataannya berbeda dengan asumsi. Asumsi dibuat itu karena ada semangat ketidakpastian didalamnya. Oleh karena itu dengan tambahan ayat 6 a, maka pemerintah diberikan ruang untuk mengkoreksi asumsinya yang tidak bisa diberikan oleh ayat 6 dimana pemerintah tidak boleh merubah hal itu.

 

"Kalau dikatakan asumsi itu karena ada sifat ketidakpastian didalamnya. Semangat pemerintah dalam mengajukan APBN itu selalu dikatakan asumsi karena ada ketidakpastian maka asumsi itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Kalau tidak mau dirubah pemerintah diwajibkan saja mematoknya dan tidak terpengaruh pada naik turunnyaa harga BBM, pendapatan dan pengeluaran dari sector itu dipatok saja," jelasnya.

 

Alasan bahwa pemerintah menentukan harga BBM sesuai harga pasar internasional atau melalui mekanisme pasar sehingga dijadikan alasan untuk mengajukan judicial review menurutnya juga terlalu dicari-cari. Bangsa Indonesia tambahnya hidup dalam dunia global, dimana harga internasional digunakan hanya sebagai patokan saja, tapi yang menentukan harga tetap pemerintah.

 

"Harga pasar itu hanya untuk ukuran saja, kalau tidak menggunakan patokan bagaimana pemerintah mengukurnya?Kita kan hidup di era globalisasi, maka harga pasar internasional digunakan. Kewenangan menentukan harga ada pada pemerintah dan bukan pada mekanisme pasar. Kalau tidak menggunakan ukuran, terus bagaimana menghitungnya?" tanyanya.

 

Pasal 6 a sendiri menurutnya tidak serta merta memberi ruang pada pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi jika harga internasional naik.Dalam ayat 6 a itu jelas tertulis pemerintah berhak menentukan harga kalau harga minyak standart ICP naik 15 persen dari asumsi APBN. Harga rata asumsi APBN jelasnya kini US$105, dan itu artinya pemerintah baru bisa menaikan harga jika harga pasar 15 persen diatas itu atau mencapai US$120,75 selama 6 bulan berturut-turut.

 

"Jika harga dibawah itu misalnya US$120 maka pemerintah tidak boleh menaikan harga, meski itu sangat membenani APBN dan membuat Negara mengalami deficit US$ 15 per barel, karena harga US$120,75 tidak tercapai dan kalau berjaln 1 tahun, bayangkan berapa besar jumlahnya hanya untuk subsidi BBM. Pemerintah tentunya mengharapkan agar harga bahkan turun dari US$105, namun situasi sekarang hal itu kan hanya mimpi di siang bolong,"tandasnya.

 

Lebih lanjut dirinya mengatakan kalau mau jujur melihat pasal 7 ayat 6 juga pemerintah tidak diberikan ruang untuk menyesuaikan APBN. Dirinya mengaku juga mendapatkan banyak masukan mengenai pasal itu, dan sepertinya hal itu juga bisa dikoreksi sehingga pemerintah bisa memiliki kewenangan untuk menentukan dan bertanggungjawab atas harga BBM yang ditetapkan.

 

Pasal itu, kata Heriyanto, mengikat kaki pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu. Pemerintah terkesan tidak boleh mengambil tindakan, tapi tetap harus bertanggungjawab atas kondisi keuangan Negara.

 

"Lah pasal ini kan pemerintah gak punya kewenangan, tapi disuruh bertanggungjawab kalau pembangunan tidak jalan karena anggaran terlalu banyak tersedot ke subsidi.Pemerintah juga memiliki kewajiban-kewajiban konsitutusi lainnya yang bisa tidak berjalan kalau subsidi terlalu besar dan membenani. Jadi kalau mau jujur mereka seharusnya juga sekaligus ajukan uji materi itu," tegasnya.

 

Sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bersama beberapa pakar hukum tata Negara lainnya serta berbagai element masyarakat menegaskan bahwa mereka akan melakukan judicial review Pasal 7 ayat 6 dan 6a RUU APBN-P yang telah disahkan oleh DPR karena dinilai telah menabrak Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Pengujian pasal 7 ayat 6a itu menurutnya tidak hanya materil, karena bertentangan dengan pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tapi juga formil karena menabrak syarat-syarat formil pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2011.

 

"Tahun 2003, MK memutuskan dalam perkara pengujian UU Migas bahwa harga jual minyak dan gas tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, karena migas menyangkut sumber kekayaan alam yang berkaitan dengan hajat kehidupan orang banyak, yang berada dalam kekuasaan Negara," jelas bekas Menkum HAM itu. (aya)

SBY Tidak Akan Berani Keluarkan PKS Dari Setgab Koalisi

Posted: 02 Apr 2012 02:15 AM PDT

 

JAKARTA (Berita) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY),  yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat diyakini tidak  akan berani mengeluarkan  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi, walaupun  sikap PKS berbeda dengan partai koalisi, terkait kenaikan BBM dan  menolak opsi Pasal 7 ayat 6a APBN-P 2012.

"Saya yakin SBY sebagai pimpinan Setgab tak berani mengeluarkan PKS dari Setgab, ujar politisi muda alumni pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, (UGM), Pirton Roul Hutagalung, menjawab Berita, Senin (2/4), di Jakarta.

Menurut Pirton, sikap PKS yang selalu berbeda bukan hanya diperlihatkan saat paripurna terkait BBM, tetapi  manuver PKS sudah sering berseberangan dan  tidak pernah mendapat teguran.

Jika ingin mengeluarkan PKS dari Setgab koalisi, menurut Pirton , sudah sejak dulu dilakukan. Tetapi , karena  ketidakberanian Demokrat, akhirnya PKS selalu bermanuver.

Bahkan, lanjut Pirton,  kalau mau jujur bukan hanya  PSK , Partai Golkar, yang juga kerap bermanuver.
Pirton berpendapat, kalau  PKS  dikeluarkan dari Setgab, maka citra PKS bisa meningkat, karena bagi PKS sendiri sebenarnya bukan soal dia keluar atau tidak, tapi bagaimana cara dia  keluar dari koalisi .

"PKS tentu sudah memperhitungkan segala konsekswensi politik yang diambil, bahkan, PKS  siap keluar, tapi tidak keluar sendiri, harus ada jalannya," katanya
Ditempat terpisah anggota Komisi III DPR dari PKS Indra menegaskab bahwaPKS tidak melanggar kontrak koalisi, meskipun menolak tegas kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi.

"Kita yakini tidak melanggar kontrak, buktikan klausul mana (yang dilanggar). Koalisi yang kita bangun konstruktif, tidak asal bos senang. Karena itu, kami mempersilakan Presiden SBY mengambil keputusan apakah akan mempertahankan atau mengeluarkan PKS dari koalisi," tegasnya.

Menurut Indra, PKS keluar atau tidak dari Setgab maupun kabinet, tergantung SBY yang memiliki hak prerogatif, bukan kader-kader Partai Demokrat. . "Ini hak preogratif SBY,"  kata dia.
Sementara Wakil Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo pun angkat bicara soal kemungkinan PKS di coret dari Setgab. Menurutnya, mencoret PKS dari partai koalisi merupakan kewenangan SBY langsung selaku Presiden bukan dari Setgab.

"Setgab dibentuk setelah pemilu Presiden lalu. Maka dalam sistem ini, sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden, soal dikeluarkannya atau tidak PKS dari koalisi itu," ujar Pram sapaan akrab Pramono Anung.

Dia mengatakan, kalau nantinya Presiden SBY masih nyaman bekerjasama dengan para manteri-menteri asal PKS, kenapa tidak. "Tapi kalau sudah tidak nyaman, Presiden dapat mengambil tindakan untuk itu. Jadi tidak bisa diserahkan ke Setgab," katanya.

Karena itu, seyogianya Demokrat menyerahkan sepenuhnya persoalan PKS ini ke Presiden SBY langsung. "Tidak perlu didesak-desak. Yang mempunyai otoritas menganti menteri dan mengangkatnya adalah Presiden. Jadi tidak perlu menanyakan pada siapapun, termasuk pada Setgab atau bahkan PKS sendiri," pungkas Pramono Anung.(aya)

PPP Respon Dinamika Pasca Penetapan UU APBNP 2012

Posted: 02 Apr 2012 02:02 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menyampaikan sejumlah sikap resmi PPP terkait dinamika politik di masyarakat yang berkembang pasca-penetapan APBN-P 2012 dalam rapat paripurna DPR pada 31 Maret 2012.

Dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Senin [02/04] , Romahurmuziy yang akrab disapa Romy itu menjelaskan bahwa penetapan APBNP oleh DPR melalui rapat paripurna kemarin sudah sah secara formil karena masih dalam rentang waktu yang dibolehkan dalam pasal 161 ayat (4) UU tentang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3).

Menurut dia, waktu 1 bulan yang dimaksudkan di dalam UU MD3 itu adalah waktu pembahasan dan penetapan oleh Badan Anggaran, yang berarti dihitung sejak Banggar mendapatkan penugasan, yaitu tanggal 6 Maret 2012. “Jadi Bukan dihitung dari tanggal penyerahan surat dari presiden ke DPR, yaitu 29 Februari 2012,” ujarnya.

Selain itu, PPP memandang UU APBN-P 2012 sah secara materil. Penetapan pasal 7 ayat 6A yang mengatur kewenangan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM atas dasar ICP, tidak bermakna bahwa harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar.

Jika BBM diserahkan pada mekanisme pasar, ia melanjutkan, tentulah tidak lagi ada pos subsidi sebesar Rp137,4 triliun pada UU APBN-P 2012 dan dengan demikian, maksud pembentuk UU yang dalam hal ini DPR RI sudah sejalan dengan pembatalan pasal 28 ayat (2) UU 22/2001 tentang Migas.

Namun demikian, Romy menambahkan, PPP menghormati para pihak yang akan melakukan gugatan konstitusionalitas UU APBN-P 2012, karena itu bagian dari hak warga Negara Lebih lanjut PPP meminta pemerintah agar segera menerbitkan DIPA menindaklanjuti UU APBN-P 2012, sesuai apa yang telah ditetapkan DPR.

“Mengingat sebab-musabab timbulnya kebijakan, PPP meminta agar anggaran BLSM hanya dikucurkan manakala betul-betul terpenuhi kondisi dimana pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Selain itu, PPP mendesak pemerintah agar melakukan normalisasi harga-harga kebutuhan pokok dengan memproses hukum para penimbun dan mencabut izin perdagangannya, normalisasi jalur distribusi, dan operasi pasar. “Anggaran program konversi BBM ke gas secara intensif harus dilakukan dengan tidak lagi menunda atau memperlamban proses di lapangan,” ujarnya. (ant )

Penataan Pemilu 2014 Terancam Gagal

Posted: 02 Apr 2012 02:01 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penataan pemilu 2014 terancam gagal mengingat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu belum selesai hingga akhir masa sidang ketiga, sementara waktu yang tersisa bagi panitia khusus hanya tinggal beberapa hari lagi, 12 April 2012.

“Ketersediaan waktu yang terbatas dikhawatirkan tidak mampu mengakomodir isu-isu krusial penataan pemilu, khususnya penegakan hukum. Problema paradigma penegakan hukum dalam pemilu 2009 mestinya diluruskan dalam RUU pemilu,” kata Wakil Ketua Perludem, Topo Santoso, saat jumpa pers, di Jakarta, Senin [02/04].

Menurut dia, penataan kelembagaan dengan mendorong Bawaslu dan Panwaslu provinsi sebagai lembaga ajudikasi harus dilakukan. Harmonisasi ketentuan pidana, sanksi dan penyelesaian sengketa pemilu harus diperhatikan lebih lanjut.

“Tak hanya itu, namun bagaimana penegakan hukum pemilu mampu mengembalikan hak elektoral baik pemilih maupun peserta pemilu, tidak semata memberikan sanksi,” katanya.

Permasalahan penataan tersebut ternyata belum mampu diselesaikan oleh Pansus RUU Pemilu. Beberapa usulan yang sempat mengemuka, seperti harmonisasi ketentuan pidana dan pemberian sanksi administratif terhadap partai politik da juga peserta pemilu belum bisa disepakati.

Permasalahan penegakan hukum pemilu belum tuntas dibahas dan belum mencapai kesepakatan. “Masalah sanksi administratif pun belum disepakati dan parpol cenderung memberlakukan sanksi kurang tegas dan menguntungkan parpol. Padahal, pemberlakuan sanksi yang tegas dan jelas diharapkan akan menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilu,” papar Topo.

Beberapa substansi penegakan hukum yang disepakati oleh DPR dan pemerintah masih terbatas dan tumpang tindih, seperti verifikasi calon peserta pemilu tidak sinkron dengan pengaturan penyelesaian pelanggaran administrasi. Di satu sisi, tetap memberikan kewenangan KPU, namun dalam aturan lainnya, memberikan kewenangan Bawaslu untuk menangani dan menjatuhkan sanksi.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terkesan berbelit-belit dengan alur yang terlalu panjang, ujarnya.

Oleh karena itu, tambah dia, Perludem mendesak kepada Pansus RUU pemilu untuk menyelesaikan pembahasan tepat pada waktunya, mendesak pansus RUU Pemilu untuk menciptakan sistem keadilan pemilu yang berorientasi terhadap pemenuhan dan melindungi hak elekoral dari setiap pelanggaran, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan terkait penegakan hukum pemilu. (ant )

 

Malaysia Jamin Tidak Lindungi Koruptor Indonesia

Posted: 02 Apr 2012 02:00 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Pemerintah Malaysia menjamin tidak akan melindungi buronan koruptor Indonesia yang melarikan diri ke negara tersebut. Hal demikian dikatakan Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Abdul Gani Patail, sesuai Penandatanganan Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia terkait Bidang Hukum kedua negara di Jakarta, Senin [02/04] .

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung RI, Basrief Arief yang dihadiri Menkopolhukam, Djoko Suyanto dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syamsuddin.  Ia menambahkan jaminan tersebut dilakukan jika ada permintaan dari Pemerintah Indonesia. “Kita tidak akan melindunginya,” katanya.

Sementara itu, Basrief Arief menyatakan soal buronan koruptor itu sebenarnya sudah ditangani melalui ASEAN Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik.

Sebelumnya terkait MoU, Jaksa Agung Basrief Arief menyebutkan MoU itu untuk menangani masalah hukum antara kedua negara, seperti Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di Malaysia khususnya tenaga kerja Indonesia demikian juga soal illegal fishing, illegal logging, terorisme dan narkotika.

Sementara itu, Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Abdul Gani Patail menyambut baik adanya penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Saya mengharapkan dari MoU meluas ke aspek lainnya, katanya.

Dikatakan, pihaknya berjanji akan memberitahukan WNI yang divonis hukuman mati ke pemerintah Indonesia dan akan diberikan kuasa hukum yang mendampinginya. “Termasuk akan memberitahukan orang yang kena hukuman mati, kita berikan representasi seorang lawyer,” katanya. (ant )

14 Negara Ikut Konferensi Keamanan Lingkungan Kawasan

Posted: 02 Apr 2012 01:58 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Perwakilan militer dari 14 negara mengikuti konferensi keamanan lingkungan kawasan Asia Tenggara atau “Regional Environmental Security Conference” di Jakarta, 2-5 April 2012. “Konferensi ini penting  bagi Indonesia dan ini untuk pertama kali kita selenggarakan yang melibatkan tentara dalam penanganan lingkungan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Jakarta, Senin [02/04] .

Turut hadir dalam konferensi tersebut mantan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Josh Cartin, dan United States Pasific Command Brigadir General Kevin O’Connell. Ke 14 negara peserta konferensi yaitu seluruh negara anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam, kemudian Amerika Serikat, China, Australia, dan Timor Leste.

Menurut Balthasar, sebenarnya ada dua fungsi utama militer dalam penanganan lingkungan, pertama mereka ikut menjaga dan mengawasi lingkungan, fungsi kedua militer diinginkan terlibat dalam menangani masalah lingkungan.

Lebih lanjut Balthasar mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Mabes TNI pada Juni 2010 untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut dia, berbagai kegiatan sudah dilakukan sebagai realisasi MoU seperti penanganan limbah di danau Rawapening.

“Kami akan buat konferensi seperti ini lagi dan kami harapkan mereka terlibat dalam mengawasi dan menjaga hutan kita serta lingkungan,” tambah Balthasar.

Dengan forum seperti konferensi tersebut dibangun kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan militer sehingga paham dengan penanganan lingkungan. Selain itu, pengalaman militer Amerika Serikat dalam menangani masalah lingkungan bisa dipelajari begitu pula dengan penanganan bencana alam. (ant )

 

Prancis Komitmen Perluas Kerja Sama Dengan Bali

Posted: 02 Apr 2012 01:57 AM PDT

Denpasar ( Berita ) :  Pemerintah Prancis berkomitmen untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali. “Kami ingin bekerja sama. Memang tidak hanya pada respons darurat saja, melainkan juga pada berbagai pemecahan masalah. Kami sangat senang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Gubernur Bali untuk membahas kerja sama itu,” kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia Bertrand Lortholary di sela-sela kunjungannya ke kantor Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Provinsi Bali di Denpasar, Senin [02/04].

Ia menyampaikan bahwa selama ini kerja sama antara Pemprov Bali dan pemerintah Prancis telah berjalan dengan baik. “Gedung Pusdalops ini adalah salah satu bukti kerja sama kami dengan Bali,” ujarnya. Di luar kerja sama itu, pemerintah Prancis ingin melakukan lebih jauh lagi bagi Bali. Termasuk kerja sama di bidang budaya, seperti mempromosikan budaya Bali di Prancis.

“Di negara kami, kini ada seribu mahasiwa Indonesia yang belajar di sana. Kami ingin agar jumlah mahasiswa dapat lebih ditingkatkan. Bahkan untuk siswa yang tidak berbahasa Prancis, ada banyak pelatihan di sana sehingga mahasiswa Indonesia dapat lebih mengetahui tentang budaya dan bahasa kami,” katanya.

Betrand pun menyatakan kekagumannya pada Bali. Menurut dia, Bali menjadi salah satu tempat yang unik di dunia dari sisi bentang alam, maupun spontanitas dan kebaikan masyarakatnya. “Saya kira ada sebuah misteri yang disimpan Bali,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan, kunjungan ke Bali saat ini menjadi prioritas untuk memastikan sarana keselamatan dan keamanan warga Perancis yang tersedia di Pulau Dewata.

“Sisi keselamatan itu sangat penting bagi kami. Seperti yang Anda ketahui, kini semakin banyak orang Prancis ke Bali. Sebanyak 120 ribu warga Prancis mengunjungi Bali setiap tahunnya. Dengan kunjungan saya ke sini, saya bisa melihat secara langsung bahwa pusat pengendalian ini sangat bagus dan mereka yang bekerja juga orang-orang yang berdedikasi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memaparkan sejumlah program yang telah dilakukan Pemprov Bali untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Bali. Termasuk perihal mengatasi kemacetan yang tidak mudah juga karena terkait nilai sosial budaya masyarakat.

Mantan Kapolda Bali inipun memaparkan berbagai penyiapan infrastruktur untuk pelaksanaan KTT APEC pada 2013. Ia juga berharap kerja sama antara Prancis dengan Bali dapat lebih ditingkatkan.

Dalam kesempatan itu, Dubes Prancis juga diajak berkeliling meninjau kantor Pusdalops sembari sebelum penyerahan cendera mata oleh Gubernur Pastika kepada Bertrand Lortholary. (ant )

 

Militer Berperan Atasi Ancaman Lingkungan

Posted: 02 Apr 2012 01:56 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, mengatakan militer mempunyai peran penting dalam mempertahankan kedaulatan negara termasuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengatasi ancaman terhadap lingkungan.

“Militer mempunyai kemampuan besar untuk mengatasi ancaman lingkungan,” kata Balthasar Kambuaya pada Konferensi Keamanan Lingkungan Regional Asia Tenggara di Jakarta, Senin [02/04] .

Konferensi tersebut diikuti perwakilan militer dari sembilan negara Asean serta perwakilan militer Amerika Serikat, Timor Leste, China dan Australia.

Balthasar mengatakan, kekuatan militer dapat dioptimalkan melalui berbagai kegiatan seperti pemulihan sumberdaya air dan sungai yang rusak, reboisasi lahan kritis, dan rehabilitasi terumbu karang yang rusak.

Permasalahan perubahan iklim yang dampaknya mulai dirasakan masyarakat dunia juga membutuhkan komitmen untuk mengantisipasinya.

Indonesia dan negara pulau lainnya menghadapi ancaman terhadap kedaulatan karena naiknya permukaan laut dan erosi pantai akibat dampak pemanasan global maupun perubahan iklim.

Akibatnya pulau dan wilayah pesisir akan tenggelam sehingga akan menjadi masalah kedaulatan teritorial.

Isu lain adalah evakuasi massal, pemindahan orang akibat perubahan iklim akan menimbulkan risiko serius bagi keamanan karena tidak hanya menghasilkan masalah keamanan sosial tapi juga cenderung menyebabkan ketegangan antar negara.

Potensi konflik tentang masalah lingkungan lintas batas sangat tinggi di Asia Tenggara seperti masalah asap dari kebakaran hutan, penyelundupan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta ilegal logging.

Dalam hal ini peran militer sangat penting untuk menjaga keseimbangan antar negara dalam suatu kawasan regional.

Balthasar mengatakan, militer mempunyai dua fungsi utama dalam penanganan lingkungan, pertama mereka ikut menjaga dan mengawasi lingkungan, fungsi kedua militer diinginkan terlibat dalam menangani masalah lingkungan. (ant )

 

Pemerintah Kurangi Pengiriman Transmigran Mulai Tahun 2013

Posted: 02 Apr 2012 01:55 AM PDT

Pontianak ( Berita ) :  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI akan mengurangi pengiriman kepala keluarga yang akan ikut program transmigrasi.

“Pengurangan mulai tahun 2013 hingga 2014. Ini sekaligus sebagai pemberitahuan kepada pemerintah daerah,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di sela kunjungan ke Kalbar di Pontianak, Senin [02/04] . Ia melanjutkan, setiap tahun sebanyak 9 ribu kepala keluarga ikut program transmigrasi ke seluruh Indonesia.

Ia menambahkan, pengurangan tersebut diperkirakan dapat mencapai 50 persen dari sebelumnya. mengungkapkan, salah satu alasan pengurangan jumlah kepala keluarga yang dikirim adalah anggaran yang terbatas di kementerian.

Namun, kata Muhaimin Iskandar, pemerintah akan lebih fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur pendukung di program tersebut. “Pengalihan itu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur,” katanya menegaskan. Sejak program transmigrasi digulirkan di Indonesia, sudah terbentuk 3.330 kawasan permukiman.

Kemudian, ada 2,2 juta keluarga transmigran yang tersebar di seluruh Indonesia.   Ia menambahkan, “refocusing” berbagai program di bidang transmigrasi dan tenaga kerja akan menjadi prioritas.

Muhaimin berkunjung ke Kalbar selama dua hari sejak Minggu (1/4) untuk sejumlah kegiatan diantaranya pelantikan pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalbar, meninjau desa transmigrasi di Kabupaten Sanggau, serta penandatanganan kesepahaman bersama dengan Rektor Universitas Tanjungpura Prof Thamrin Usman. ( ant )

Korut Konferensi Partai 11 April

Posted: 02 Apr 2012 01:53 AM PDT

Seoul ( Berita ) :  Korea Utara akan mengadakan konferensi politik penting Minggu depan, kata media pemerintah negara itu Senin, di tengah meningkatnya ketegangan atas peluncuran roket yang direncanakan Pyongyang. Partai Buruh akan mengadakan konferensi di Pyongyang pada 11 April, kata kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dalam siarannya.

Korea Utara telah memilih pemimpinnya Kim Dong-un sebagai delegasi ke konferensi, “yang mencerminkan kehendak dan keinginan para anggota partai, para petugas dan rakyat,” kata pernyataan itu. Konferensi yang diperkirakan akan diawasi ketat oleh para pejabat kawasan dan para analis itu kemungkinan untuk mempromosi Kim ke pos tertinggi yang dijabat oleh mendiang ayahnya, Kim Jong-il.

Pemimpin muda, diyakini berusia awal 20-an itu telah menjadi panglima tertinggi militer 1,1 juta prajurit pada saat dia mengambil alih kekuasaan negara setelah kematian ayahnya pada  Desember.

Korea Utara juga dijadwalkan untuk mengadakan sidang parlemen terpisah pada 13 April, pertemuan semacam pertama sejak kematian Kim Jong-il.

Pengumuman itu muncul pada saat negara komunis itu bersumpah berulang kali untuk terus maju dalam peluncuran roket jarak jauh yang menyimpang dari peringatan dan tekanan internasional.

Korea Utara telah menyatakan bahwa peluncuran tersebut ditetapkan pada sekitar 12 sampai 16 April yang dirancang untuk menempatkan satelit observasi bumi ke orbit.

Peluncuran tersebut bersamaan waktunya untuk merayakan peringatan 100 Tahun kelahiran Akhir Presiden Kim Il-sung, pendiri negara dan kakek  pemimpin sekarang Kim Jong-un, yang jatuh pada 15 April.

Negara itu telah bersumpah untuk mengantarkan  bangsa menuju kemakmuran dan kekuatan pada peringatan yang bersejarah itu.

Namun Korea Selatan, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di kawasan  mencurigai peluncuran itu bisa menjadi kedok untuk pengujian rudal balistik Teknologi Korea Utara yang dilarang berdasarkan Resolusi PBB.

AS telah mengatakan bahwa pihaknya sedang membahas dengan para sekutunya dan pihak-pihak lain mengenai apa yang dilakukan jika Korea Utara jadi meluncurkan roket jarak jauh, memperingatkan peluncuran bisa membahayakan kesepakatannya 29 Februari dengan  Korea Utara. Kesepakatan itu menyerukan, antara lain, moratorium rudal dan uji nuklir Korea Utara dengan imbalan 240.000 ton bantuan pangan dari Amerika Serikat. (ant/Yonhap/oana )

Bentrok Pakistan Tewaskan 17 Orang

Posted: 02 Apr 2012 01:53 AM PDT

Peshawar, Pakistan ( Berita ) :  Puluhan gerilyawan menyerang pos pemeriksaan paramiliter Pakistan Minggu malam, memicu bentrokan yang menewaskan setidaknya tiga tentara dan 14 gerilyawan, kata pejabat Senin.

Serangan terjadi di bagian tanah tandus suku Pakistan yang bergolak, dekat Afghanistan perbatasan, diserang pada waktu tentara membalas dengan artileri dan senjata berat, kata seorang juru bicara paramiliter Korps Perbatasan (FC). Daerah ini tertutup bagi wartawan dan pekerja bantuan dan tidak mungkin untuk mengkonfirmasi jumlah korban secara independen.

“Gerilyawan menyerang sebuah pos pemeriksaan Korps Perbatasan di daerah Baizai di wilayah suku Mohmand pada Minggu malam, yang memicu baku tembak, menewaskan tiga tentara dan 14 pemberontak,” kata pejabat lokal Siddiq Ullah.

Lima tentara juga terluka dan militan telah menyusup ke Pakistan dari Provinsi Kunar Afghanistan timurlaut, katanya. Identitas para militan tidak jelas, tetapi para simpatisan Afghanistan dan Pakistan Taliban memiliki benteng-benteng di kedua sisi perbatasan.

Juru bicara FC mengkonfirmasi insiden dan korban serta mengatakan gerilyawan  telah menyerang pos dari tiga arah yang berbeda. Mohmand adalah salah satu dari tujuh kabupaten di semi-otonomi suku sabuk Pakistan, di mana Taliban dan pejuang Al Qaida telah membentuk  benteng yang digunakan untuk plot serangan kepada Pakistan, target Afghanistan dan Barat.

Militer Pakistan meningkatkan serangan-serangan terhadap tempat persembunyian gerilyawan di Mohmand pada musim panas lalu, karena menghadapi tekanan AS untuk melakukan serangan terpisah terhadap Al Qaida jaringan Haqqani di Waziristan Utara, kabupaten suku yang lain.

Washington menyebut daerah suku itu tempat paling berbahaya di bumi dan markas global Al Qaida. Pakistan berada di bawah tekanan sangat besar Amerika untuk berbuat lebih banyak  menghancurkan perlindungan gerilyawan  sejak diketahui operasi SEAL Angkatan Laut AS membunuh Osama bin Laden di kota militer Pakistan  Abbottabad pada 2 Mei. (ant/afp)

 

Sentimen Positif Global “Hijaukan” Indeks

Posted: 02 Apr 2012 01:49 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Sentimen positif dari bursa regional berhasil mendorong penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I, Senin dengan hampir semua sektor saham berada di zona hijau.

Analis Sinarmas Sekuritas Jansen Kustianto mengatakan di Jakarta, Senin [02/04] , bakal dirilisnya data tingkat konsumsi AS serta hasil dari pertemuan menteri keuangan Uni Eropa seputar penambahan dana talangan memberikan sentimen terhadap pergerakan indeks. “IHSG bergerak ‘mixed’ dengan kecenderungan menguat,” katanya.

Selain itu, sentimen positif juga datang dari keluarnya laporan keuangan dan rencana pembagian dividen emiten.  Tercatat hampir seluruh sektor indeks mengalami penguatan, yang dipimpin sektor aneka industri sebesar 1,2 persen, properti dan manufaktur masing-masing sebesar 1 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pelemahan hanya sektor perdagangan sebesar 0,31 poin.

Pada penutupan perdagangan sesi I, Senin, IHSG menguat 30,08 poin (0,7 persen) ke level 4.151,63, sementara indeks saham unggulan LQ45 menguat 5,55 poin (0,8 persen) ke level 718,10. Perdagangan berjalan moderat dengan frekuensi transaksi mencapai 63.684 kali pada volume 3,8 miliar lembar saham.

Sebanyak 129 saham naik, 80 saham turun dan sisanya sebanyak 98 saham tidak bergerak (stagnan).

Untuk saham yang mengalami penguatan terbesar antara lain PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) yang menguat Rp1.550 menjadi Rp45.000, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik Rp1.400 menjadi Rp56.450 dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) menguat Rp1.000 menjadi Rp13.300.

Sedangkan saham yang mengalami penurunan terbesar antara lain PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) yang melemah Rp1.100 menjadi Rp11.000, PT United Tractors Tbk (UNTR) turun Rp300 menjadi Rp32.700 dan PT HM Sampoerna (HMSP) merosot Rp200 menjadi Rp53.000. (ant )

Hindari Saham BUMI, ELSA Dan GJT

Posted: 02 Apr 2012 01:49 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Penurunan kinerja PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Elnusa Tbk (ELSA) dan PT Gajah Tunggal (GTJL) serta PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Intiland Development Tbk (DILD) akan berimbas pada penurunan saham perseroan.

Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang dalam risetnya Senin [02/04] , mengatakan, investor hendaknya menghindari atau melakukan penjualan (sell) saham-saham emiten ini.

“Ini terkait mengecewakannya kinerja keuangan emiten tersebut selama kuartal IV-2011 dibandingkan ekspektasi awal,” kata Edwin.

Terkait BUMI, kinerja emiten sektor tambang batubara ini mengalami penurunan laba bersih sebesar 19,15 persen, atau senilai 50,95 juta dolar AS menjadi 215,10 juta dolar AS, dibandingkan perolehan periode sebelumnya senilai 266,05 juta dolar AS.

Sementara PT Elnusa Tbk (ELSA) sepanjang 2011 mengalami kerugian bersih Rp93,60 miliar dibandingkan perolehan laba bersih periode 2010 senilai Rp63,49 miliar.

Sedangkan kinerja produsen ban, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) mengalami penurunan sebesar 17,69 persen menjadi Rp683,62 miliar, dibandingkan periode yang sama 2010 senilai Rp830,62 miliar.

Untuk PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), emiten sektor konsumer ini mengalami penurunan laba bersih sebesar 38,46 persen menjadi Rp671,47 miliar dari sebelumnya Rp1,09 triliun pada 2010.

Sedangkan perusahaan properti PT Intiland Development Tbk (DILD) mengalami penurunan kinerja laba bersih 2011 sebesar 60,69 persen menjadi Rp147,40 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp375,15 miliar.  ( ant )

 

‘Resistance” Indeks Menuju Level 4.146

Posted: 02 Apr 2012 01:49 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Telah tercapainya kesepakatan pemerintah dengan DPR untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jika harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) naik 15 persen, memberi sentimen positif bagi IHSG dengan resistance di 4.146.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia Yualdo Yudoprawiro mengatakan di Jakarta, Senin, sentimen positif juga muncul seiring dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan mengumumkan data inflasi pada Maret 2012. “Investor akan menunggu hasil keputusan inflasi yang akan dikeluarkan BPS,” ujar Yualdo dalam risetnya.

Pada pembukaan sesi I perdagangan Senin, IHSG naik 9,57 poin (0,23 persen) ke level 4.131,12, sedangkan indeks saham unggulan LQ45 menguat 2,44 poin (0,34 persen) menjadi 714,99.

Untuk bursa global, Indeks Dow Jones dan S&P berhasil ditutup menguat tipis pada akhir pekan lalu di tengah minimnya sentimen positif.

Menurut Yualdo, pelaku pasar AS masih cenderung bersikap “wait and see” terhadap sejumlah data ekonomi yang akan keluar pada awal pekan ini, seperti data manufaktur dan jasa, belanja konstruksi dan penjualan mobil domestik.

Sementara itu, bursa Eropa menguat dengan memfaktorkan kenaikan harga rumah di Inggris dan juga kesepakatan 17 menteri keuangan zona euro untuk mengucurkan dana talangan (bailout) sebesar 500 miliar euro.

Untuk bursa Asia dibuka menguat setelah China mengumumkan membaiknya data manufaktur pada Maret 2012, yang merupakan level tertinggi tahun ini dan juga jauh melebihi estimasi pasar. (ant )

Indeks Cenderung Merespons Ekonomi Global

Posted: 02 Apr 2012 01:48 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Pergerakan bursa Indonesia diprediksi akan merespon berbagai kabar seputar ekonomi global meski bursa di kawasan cenderung mengalami tekanan jual. Equity Analyst BNI Securities Viviet S. Putri menjelaskan dalam risetnya di Jakarta, Senin [02/04] , hal ini didorong optimisme Uni Eropa terkait pernyataan Pemerintah Spanyol yang akan memangkas lebih dari 27 miliar euro anggarannya pada tahun ini.

Pemangkasan itu dilakukan melalui pemotongan anggaran kementerian dalam pemerintahan, peningkatan pajak korporasi serta tidak menaikkan gaji pegawai negeri. Langkah itu demi mengamankan posisinya dari kemungkinan gagal bayar (default).  ”Dinaikkannya batas plafon pinjaman negara di kawasan Eropa dari 500 miliar euro menjadi 700 miliar euro juga menjadi katalis penguatan indeks global,” ujarnya.

Sementara mengawali perdagangan awal pekan ini, lanjutnya, indeks akan bergerak terbatas dan berpotensi mengalami tekanan jual meski rencana pemangkasan subsidi BBM tidak disetujui.

Penolakan keras terjadi di berbagai daerah dan diakhiri dengan gagalnya rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM awal bulan April 2012 ini, yang diputuskan berdasarkan voting dalam dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung hingga Sabtu dinihari (31/3).

Harga BBM akan ditinjau ulang apabila dalam enam bulan ke depan harga minyak mentah dunia terus melambung hingga setidaknya mencapai rata-rata tertinggi 120 dolar AS per barel.  ”Indeks akan bergerak pada kisaran 4.105-4.132,” katanya. Untuk saham yang layak diperhatikan antara lain PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) dan PT United Tractors Tbk ( ant )

IHSG Menguat 8,12 Poin

Posted: 02 Apr 2012 01:48 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin dibuka menguat 8,12 poin didorong dari rencana beberapa emiten membagikan dividen. IHSG BEI dibuka naik 8,12 poin atau 0,20 persen ke posisi 4.129,86, sedangkan Indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 2,45 poin (0,34 persen) ke level 714,99.

Kepala riset MNC Securities, Edwin Sebayang di Jakarta, Senin [02/04] mengatakan, rencana pembagian dividen dipicu dari tingginya rata-rata pertumbuhan emiten kuartal empat 2011 yang mencapai 30 persen, menjadi Faktor Positif IHSG. “Kondisi itu membuat IHSG berpeluang menuju level 4.200-4.300 selama April dan Mei,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, semua mata investor akan fokus padap data Inflasi Maret dan data ekspor yang diperkirakan terus mengalami penurunan dampak melambatnya perekonomian dunia.

Ia menambahkan, dampak dari penundaan sementara kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga perlu mendapat perhatian karena beberapa investor asing yang kecewa karena mereka ingin BBM dinaikkan. “Dengan BBM naik maka inflasi akan meningkat dan ujung-ujungnya BI Rate juga akan terangkat, sehingga penempatan dana asing di instrumen keuangan Bank Indonesia (BI) bisa naik,” ujarnya.

Ia memprediksi, indeks BEI pada awal pekan ini akan bergerak di kisaran 4.105-4.144 poin. Bursa regional diantaranya indeks Hang Seng melemah 39,22 poin (0,19 persen) ke level 20.516,36, indeks Nikkei-225 naik 80,03 poin (0,79 persen) ke level 10.163,59 dan Straits Times menguat 4,36 poin (0,14 persen) ke level 3.014,82. (ant )

 

Investor Fokus Data Inflasi Dan Ekspor

Posted: 02 Apr 2012 01:47 AM PDT

Jakarta ( Berita ) :  Perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan diwarnai dengan fokusnya investor atas data inflasi Maret 2012 dan data ekspor yang diperkirakan terus turun sebagai dampak melambatnya perekonomian dunia. Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan dalam risetnya, Senin [02/04] , dampak dari faktor ini tentunya akan dapat mempengaruhi pergerakan indeks sepanjang perdagangan awal pekan ini.

“Selain itu penundaan sementara kenaikan BBM juga perlu mendapatkan perhatian karena beberapa investor asing yang kecewa karena mengharapkan BBM naik, agar inflasi naik dan ujung-ujungnya BI Rate naik, sehingga penempatan dana mereka pada instrumen keuangan di Bank Indonesia bisa menikmati kenaikan,” ujarnya. Namun secara umum, menurut Edwin, pergerakan IHSG akan berada pada area positif dan berpeluang menuju ke level 4.200-4.300 selama April 2012 dan Mei 2012.

“Kenaikan indeks ini akan ditopang oleh rencana pembagian dividen beberapa emiten di tengah tingginya rata-rata pertumbuhan kinerja kuartal IV 2011 yang mencapai 30 persen,” ujarnya.

IHSG pada perdagangan Senin ini berada pada level “support-resistance” 4.105-4.144.

Sementara Analis Sinarmas Sekuritas Jansen Kustianto mengatakan secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak “mixed” dengan kecenderungan menguat pada kisaran 4.100-4.146.  ”Data tingkat konsumsi AS serta hasil dari pertemuan menteri keuangan Uni Eropa seputar penambahan dana talangan dan juga pengumuman inflasi RI pada Maret 2012 dapat memberikan sentimen terhadap indeks,” ujarnya.

Untuk saham-saham yang direkomendasikan layak dikoleksi antara lain PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Unilever Tbk (UNVR), dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ( ant )

46 ABK Nelayan Thailand Segera Dideportasi

Posted: 02 Apr 2012 01:43 AM PDT

Medan ( Berita ) :  Sebanyak 46 anak buah kapal (ABK) Thailand yang ditahan sementara di kantor Stasiun Pengawas Sumber Daya Keluatan dan Perikanan (PSDKP) Belawan Medan sejak 30 Maret 2012, kemungkinan segera dideportasi ke negera asalnya. “Kemungkinan 46 ABK Thailand tersebut akan dipulangkan,” kata Kepala PSDKP Stasiun Belawan, Mukhtar di Medan, Senin [02/04] .

Sebanyak 46 ABK tersebut adalah pekerja dari lima unit kapal ikan asal Thailand yang ditangkap petugas patroli PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat melakukan penangkapan ikan di perairan timur Aceh, 29 Maret 2012.

Kapal asing tersebut ditangkap karena tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah serta melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kapal ikan Thailand yang diamankan di dermaga PSDKP Belawan, yaitu bernama Khanom Cun-2 dengan diawaki Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 11 orang dan Kyaw Sin-23 dengan ABK sembilan 9 orang, Khanom Cun-4 diawaki 11 ABK. Selanjutnya, kapal Kyaw Sib-12 dengan ABK sebanyak 11 orang dan kapal Kyaw Sin-9 dengan ABK sebanyak 10 orang.

Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, para ABK kapal ikan asing itu hingga kini masih diinapkan sementara di kantor PSDKP Stasiun Belawan. Selain mengamankan kapal dan awaknya, PSDKP Belawan telah melelang ikan hasil penangkapan ikan ilegal di lima unit kapal Thailand itu. “Lebih dari lima ton ikan di kapal tersebut telah kami lelang,” ucap dia.

Disebutkannya, dari sejumlah kasus penangkapan ikan ilegal yang ditangani lembaga penegak hukum  di Belawan selama ini, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap nakhoda kapal.

Sedangkan ABK-nya hanya dimintai keterangan dan selanjutnya kemungkinan dideportasi oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi setelah berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum.

Mukhtar membenarkan, sebanyak 46 ABK yang diamankan itu bukan seluruhnya berasal dari Thailand, tetapi sebagian besar dari Myanmar. “Sebagian besar ABK-nya dari Myanmar,” katanya.( ant )

 

Polsek Besitang Amankan 120 Kilogram Ganja

Posted: 02 Apr 2012 01:42 AM PDT

Langkat, Sumut ( Berita ) ;  Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Besitang, Langkat, Sumatera Utara, mengamankan 120 kilogram ganja yang dibawa dari Provinsi Aceh, untuk dipasarkan di daerah itu, dan Kota Medan. “Barang narkoba itu sudah diamankan,” kata Kapolsek Besitang AKP Sukerman di Besitang, Senin [02/04].

Penangkapan ganja tersebut, menurut dia, terjadi Sabtu (31/3), saat itu pihaknya sedang melakukan razia dan melintas tiga unit sepeda motor Honda Revo BL 413 AA, Yamaha Juviter BL 6371 UIT, dan Yamaha Vixion yang dikendarai tiga tersangka.

Kemudian, petugas coba menghentikan tiga sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi yang membawa goni diboncengan sepeda motor mereka. Melihat petugas kepolisian, ketiga orang yang membawa goni itu meninggalkan barang tersebut dan sepda motor, kemudian kabur.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kata Sukerman, ternyata di dalam goni tersebut ditemukan daun ganja kering yang ditaksir mencapai 120 kg. “Ketiga tersangka yang membawa barang terlarang itu melarikan diri, hingga saat ini masih terus dicari,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut.Kemungkinan para tersangka masih berada di wilayah hukum Mapolsek Besitang. Selain itu, Polsek Besitang masih mengintensifkan razia di perbatasan Besitang dengan Aceh.

Apalagi, jelasnya, dalam waktu dekat ini akan digelar Pilkada di Aceh, tentu mengenai pengamanan terus ditingkatkan. “Tidak tertutup kemungkinan Kabupaten Langkat, akan menjadi sasaran peredaran ganja yang berasal dari Aceh, mau pun juga senjata api,” katanya. (ant )

 
Posted by at No comments:
Subscribe to: Posts (Atom)